Kab Bandung, faktainfokom.com
Pemerintahan Kabupaten Bandung Mendukung adanya pembentukan koperasi merah putih yang direncanakan presiden dalam programnya bagus bagi masyarakat menengah kebawah guna peningkatan sumber ekonomi kerakyatan.
Ini adanya perlu dikaji dan dipahami untuk mewujudkan koperasi yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya perlu adanya tindakan yang benar dalam menjalani sebuah perputaran dana untuk kepentingan semua pihak.
Ini juga bukti bahwa dengan koperasi kita bisa menanamkan modal usaha dan menjalankan sebuah kerjasama baik dengan lembaga desa yang bisa menjangkau masyarakat.
Penjelasan ini juga penting kesadaran akan lebih meningkatkan pentingnya bijak dalam mengelola sebuah perputaran dana yang nantinya berguna bagi kesejahtraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM menargetkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Kabupaten Bandung sudah rampung 100% pada akhir Juli 2025. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin pada Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Rabu (16/4) di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Bandung.
“Seluruh koperasi ditargetkan telah terbentuk paling lambat akhir Juli 2025. Proses pembentukan koperasi ini akan didukung penuh melalui anggaran APBD Kabupaten Bandung sesuai komitmen pak bupati,” jelas Dindin.
Kegiatan yang dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari camat, anggota APDESI, perwakilan dinas terkait, penggiat koperasi, serta komunitas UMKM ini merupakan langkah konkret Bupati Bandung dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sekaligus mendukung astacita nasional, yakni mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi, serta pembangunan ekonomi dari desa.
“Koperasi ini diharapkan menjadi lembaga ekonomi kolektif yang mampu memberdayakan potensi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, dan menekan angka kemiskinan di desa dan kelurahan,” tambah Dindin.
Sementara itu, Bupati Bandung yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kawaludin menegaskan pentingnya koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Koperasi harus mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menjadi tempat peminjaman modal usaha yang aman, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bank emok. Selain itu, koperasi juga akan menjadi mitra penyalur utama program MBG (Makan Bergizi Gratis),” katanya.
Kabupaten Bandung telah menerima alokasi pembentukan 361 dapur umum dalam rangka mendukung program MBG. Dengan koperasi sebagai pilar pelaksana, perkiraan perputaran dana yang ada di Kabupaten Bandung ditaksir mencapai Rp4,58 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 70% total APBD Kabupaten Bandung.
“Saya harap potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui koperasi,” sambungnya.
Senada dengan itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gunalan menekankan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam menyukseskan program MBG yang berimplikasi pada penurunan angka stunting di Indonesia.
“Koperasi adalah mitra strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi pemasok utama bahan-bahan berkualitas untuk program MBG,” ujarnya.
Sosialisasi ini menjadi langkah awal dari transformasi ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing, seiring dengan semangat membangun dari desa sesuai astacita nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas. *(Anggani Puspa)
Sumber : Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/FNC
