Bandung, faktainfokom.com
Hadir Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Ketua Bapemperda Dudy Himawan, S.H., Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof., Dr. H. Radea Respati P., S.H., M.H.; dan Wakil Ketua Komisi III, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I.
Sementara dari fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung dihadiri oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, A.Md; Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Agus Hermawan, S.A.P., Ketua Fraksi Partai Golkar Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, SH., MH., M.Si., Ketua Fraksi Partai Nasional-Demokrat Rendiana Awangga, S.Tr.Kom.Ak., Ketua Fraksi PKB, AA Abdul Rozak, S.Pd.I., M.Ag., serta Ketua Fraksi PSI Erick Darmadjaya, B.Sc. M.K.P.
Acara ini juga diikuti oleh Wali Kota Bandung M. Farhan, Wakil Wali Kota H. Erwin, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya mewakili DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi menyampaikan bahwa dewan sangat mendukung penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Bandung Tahun 2026.
Kegiatan ini merupakan perwujudan amanah dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Asep Mulyadi memaparkan, terdapat sejumlah aspek yang berkaitan dengan RPJMD 2025-2029. Yang pertama aspek kemiskinan. Sesuai data 2023, kemiskinan di Kota Bandung mencapai posisi 3,96 persen.
“Artinya masih ada 102,8 ribu jiwa yang masih dikategorikan miskin di Kota Bandung, dengan tingkat garis kemiskinan sebesar Rp591.124 per kapita per bulan pada tahun 2023. Hasil kajian dari Bapelitbang, tingkat kemiskinan Kota Bandung masih dalam kategori medium di poin 44 (skala 0-100), menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Bandung di antara kritis dan sejahtera,” tutur pria yang biasa dipanggil Kang Asmul itu.
Dengan kondisi ini, kata Kang Asmul, maka dapat dikategorikan bahwa kemiskinan Kota Bandung masuk dalam kategori kemiskinan multidimensi, artinya dipengaruhi oleh banyak faktor.
Melalui kondisi itu juga terlihat pemukiman kumuh masih menjadi tempat berkumpulnya masyarakat miskin di Kota Bandung. Masih terdapat 8 kawasan kumuh dengan wilayah terpadat ada di Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan penduduk 40.050 jiwa per kilometer persegi. Situasi ini menjadi potret pertama yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk menyusun RPJMD 2025-2029.
“Penurunan kemiskinan tidak hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan mentalitas manusianya. Sehingga program pengentaskan kemiskinan masuk ke dinas strategis seperti: Dinas Pendidikan, UMKM, DSDABM, Tenaga Kerja, Pariwisata, dan dinas lainnya yang dinilai penting dalam pengentasan kemiskinan,” katanya.
DPRD menilai indikator capaian kinerja pendidikan Kota Bandung sudah bagus. “Tinggal quality improvement dengan membangun Pusdiklat bagi pendidikan tenaga pendidik (tendik) harus segera dirancang agar kualitas guru meningkat dan berkesinambungan menyiapkan guru-guru baru yang lebih muda dan fresh,” ujarnya.
Dalam catatan ini, dewan juga mengusulkan Pemkot Bandung untuk mempertimbangkan tiga kecamatan di Kabupaten Bandung meliputi Kecamatan Cilengkrang, Cimenyan, dan Cileunyi untuk masuk ke wilayah administrasif Kota Bandung. Salah satu programnya adalah pengembangan wisata alam.
Difokuskan pula kajian LRT dan BRT. Bila cetak biru integrasi transportasi sudah siap untuk segera diekspose kepada publik. Termasuk strategi pengentasan kemacetan berbasis AI agar segera dikaji dan dipersiapkan.
Pada Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2026 lebih fokus pada 14 program prioritas, meliputi:
1. Penanggulangan kemiskinan,
2. Peningkatan investasi,
3. Pengandalian inflasi,
4. Penanganan stunting,
5. Penggunaan produk dalam negeri,
6. Pengendalian banjir,
7. Pengelolaan sampah,
8. Penataan PKL,
9. Pengendalian kemacetan,
10. Daya saing pariwisata,
11. Pembinaan umkm,
12. Ketahanan pangan,
13. Pengangguran dan
14. Reformasi birokrasi.
“DPRD Kota Bandung berharap semua proses penyusunan rencana pembangunan dapat menjadi jembatan dalam mengejawantahkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Bandung periode 2025-2030, khususnya terhadap 14 prioritas program itu,” ujarnya.
“Mudah-mudahan tahun 2026 urusan banjir dan sampah dapat tertangani dengan baik. Pada akhirnya, DPRD Kota Bandung berharap agar Musrenbang RKPD Tahun 2026 dapat mewujudkan tema pembangunan tahun 2026 yakni ‘Meningkatkan Pelayanan Publik, Perekonomian, dan Infrastruktur Kota untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing guna Mewujudkan Bandung Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis (Utama)’,” tuturnya.*(Kamal,net)
