Kuningan, faktainfokom.com
Jumat, 7 Agustus 2026 Di tengah gencarnya pemerintah mengampanyekan efisiensi anggaran, muncul sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil terhadap gaya hidup sebagian pejabat yang dinilai tidak mencerminkan semangat penghematan.
Humas Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Irman Syamsul Bahri, menilai kondisi tersebut menimbulkan ironi di tengah kesulitan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Menurutnya, alasan keterbatasan anggaran hampir selalu dijadikan dasar untuk menjelaskan lambatnya pembangunan infrastruktur, minimnya pelayanan publik, hingga tertundanya berbagai program yang menyentuh kepentingan rakyat.
“Rakyat diminta memahami kondisi keuangan daerah yang dikatakan sedang sulit. Namun di sisi lain, masyarakat justru menyaksikan sebagian pejabat hidup bergelimang kemewahan. Ini tentu memunculkan pertanyaan dan rasa keadilan publik,” ujar Irman.
Ia mengatakan, kepemilikan berbagai aset bernilai tinggi seperti vila, rumah kos, lahan maupun usaha oleh sebagian pejabat menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, wajar menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara penghasilan resmi dengan akumulasi kekayaan yang dimiliki.
Irman juga menyoroti berkembangnya persepsi publik mengenai dugaan kepemilikan aset maupun investasi melalui pihak lain. Menurutnya, persepsi tersebut hanya dapat dijawab melalui transparansi dan keterbukaan para pejabat mengenai asal-usul harta kekayaan serta potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi.
“Jangan sampai jabatan publik hanya dijadikan sarana untuk memuluskan kepentingan usaha pribadi dan memupuk mental dagang atas nama pengabdian kepada masyarakat. Jabatan adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan instrumen untuk memperluas jaringan bisnis atau memperoleh keuntungan dari kebijakan yang dibuat. Bila praktik seperti itu terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin terkikis,” tegas Irman.
Menurutnya, seorang pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan bisnis yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuatnya berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena dapat membuka ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
FORMASI menilai masyarakat tidak pernah mempersoalkan apabila pejabat memiliki kekayaan yang diperoleh secara sah. Namun sebagai penyelenggara negara, setiap pejabat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan harta kekayaannya secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Irman mendorong aparat penegak hukum, lembaga pengawas, serta instansi yang berwenang untuk terus memperkuat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan jabatan dan benturan kepentingan. Menurutnya, setiap dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Kepercayaan publik tidak dibangun melalui seremoni dan pencitraan semata, tetapi melalui integritas, keteladanan, serta transparansi. Jika pemerintah meminta rakyat berhemat, maka semestinya para pejabat menjadi contoh pertama dalam menerapkan gaya hidup sederhana dan menjunjung tinggi akuntabilitas,” pungkasnya.
(Redaksi)
