Kuningan, faktainfokom.com
Ada yang perlu dicermati dari gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG): ketika uang negara mengalir deras, jangan sampai yang tumbuh hanya angka ekonomi dan rekening segelintir pelaku usaha.
Demikian kritik Yadi Supriyadi, SE, Ketua LSM Pelangi Indonesia, terhadap dampak ekonomi program MBG. Kamis ( 3/9/2026 )
Menurut Yadi, belanja pemerintah dalam skala besar memang dapat mengerek aktivitas ekonomi dan secara statistik mendorong pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat.
“PDB bisa naik karena belanja pemerintah meningkat. Tetapi pertanyaannya, apakah pendapatan riil rakyat juga naik? Jangan sampai yang terjadi pertumbuhan ekonomi semu,” kata Yadi.
dari tengkulak ke “mafia gizi”
Di sinilah persoalan menjadi lebih serius.
Selama puluhan tahun petani menghadapi tengkulak. Mereka menjual hasil panen dengan posisi tawar lemah, sementara rantai distribusi yang panjang membuat margin keuntungan justru dinikmati pihak lain.
Program MBG seharusnya menjadi momentum memutus mata rantai tersebut.
Namun Yadi mengingatkan agar jangan sampai terjadi sebaliknya: tengkulak lama hanya berganti wajah menjadi pemain baru dalam rantai pasok MBG.
Ia menggunakan istilah “mafia gizi” sebagai kritik terhadap potensi munculnya kelompok perantara atau pemain yang menguasai akses pengadaan dan distribusi bahan pangan MBG.
“Jangan sampai petani tetap menerima harga rendah, sementara anggaran MBG yang sangat besar justru dinikmati oleh beberapa lapis perantara. Kalau itu terjadi, kita hanya mengganti tengkulak dengan tengkulak baru yang bermain di industri gizi,” ujarnya.
triliunan rupiah, petani dapat apa?
Pertanyaan sederhananya: ketika negara menggelontorkan anggaran besar untuk MBG, berapa persen yang benar-benar masuk ke kantong petani?
Berapa harga telur yang dibeli dari peternak?
Berapa harga beras di tingkat petani?
Berapa harga sayuran dari kelompok tani?
Berapa margin yang dinikmati pemasok?
Dan berapa banyak kontrak pengadaan yang berputar pada pelaku usaha yang sama?
Menurut Yadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memamerkan besarnya anggaran MBG.
“Kalau petani tidak mendapatkan harga yang layak, jangan bicara bahwa MBG telah menggerakkan ekonomi rakyat. Yang bergerak bisa jadi hanya rantai perdagangannya,” katanya.
anak bergizi, petani tetap miskin
MBG semestinya bukan hanya program makanan untuk anak sekolah. Dengan skala belanja yang besar, program tersebut seharusnya bisa menjadi mesin ekonomi pedesaan.
Petani mendapatkan pasar.
Peternak mendapatkan kepastian permintaan.
Nelayan mendapatkan akses pasar.
UMKM mendapatkan kesempatan menjadi pemasok.
Koperasi lokal berkembang.
Jika seluruh mata rantai tersebut berjalan, MBG bukan hanya memberi makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat.
Namun jika pengadaan dikuasai segelintir pemain, manfaat ekonominya berpotensi menyempit.
“Jangan sampai anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi petani yang memproduksi bahan makanannya tetap miskin,” kata Yadi.
jangan salah membaca PDB
Menurut Yadi, pemerintah juga harus berhati-hati membaca angka pertumbuhan ekonomi.
Belanja pemerintah memang merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Tetapi kenaikan PDB tidak otomatis menggambarkan pemerataan pendapatan.
Jika konsumsi dan permintaan meningkat, sementara pasokan pangan tidak mampu mengejar, tekanan harga dapat muncul pada komoditas tertentu.
Pada akhirnya masyarakat yang tidak menikmati manfaat langsung MBG bisa menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi.
Maka muncul sebuah paradoks:
ekonomi tumbuh, tetapi daya beli belum tentu tumbuh.
uang negara berputar, tetapi belum tentu berputar merata.
petani memasok pangan, tetapi belum tentu memperoleh keuntungan terbesar.
jangan sampai “industri gizi” menjadi industri rente
Yadi meminta pemerintah memperketat pengawasan rantai pasok MBG.
Menurutnya, transparansi harus dimulai dari hulu hingga hilir: siapa pemasoknya, siapa penerima kontraknya, berapa harga pembelian dari produsen, berapa harga yang dibayarkan dapur MBG, berapa margin setiap mata rantai, serta berapa persen belanja yang benar-benar kembali ke ekonomi lokal.
“Jangan sampai MBG menjadi industri rente baru. Program ini harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar mesin perputaran anggaran,” ujarnya.
Karena itu, menurut Yadi, pemerintah harus memberikan prioritas kepada koperasi petani, kelompok tani, peternak, nelayan dan UMKM lokal, sepanjang memenuhi standar kualitas, keamanan pangan dan kapasitas yang diperlukan.
Dengan demikian, MBG dapat sekaligus menjadi kebijakan gizi dan kebijakan ekonomi rakyat.
siapa sebenarnya yang kenyang?
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah MBG baik atau buruk.
Pertanyaan yang lebih fundamental adalah:
siapa yang paling kenyang dari triliunan rupiah anggaran MBG?
Jika anak-anak kenyang, tetapi petani tetap miskin, ada yang salah.
Jika anggaran negara membesar, tetapi keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pemain, ada yang harus dievaluasi.
Jika PDB naik, tetapi masyarakat harus membayar pangan lebih mahal, pemerintah tidak boleh sekadar bertepuk tangan melihat statistik.
“Jangan sampai atas nama gizi rakyat, yang kenyang justru mereka yang menguasai rantai pasoknya,” kata Yadi.
MBG seharusnya memutus rantai tengkulak. Jangan sampai justru melahirkan ‘mafia gizi’ dengan wajah baru.
Red
