Kuningan, faktainfokom.com
Dugaan pungutan sebesar Rp100.000 per siswa dengan dalih pembangunan musholla di SDN Sindangagung 1, Kabupaten Kuningan, mulai menjadi sorotan. Informasi tersebut mencuat setelah adanya pengakuan dari sejumlah orang tua siswa yang merasa terbebani dengan permintaan pembayaran tersebut.Rabu ( 11/11/2026)
Persoalan ini mendapat perhatian Dian Basudiman, Ketua Sundawani Wirabuana Kuningan Kota. Ia meminta agar dugaan pungutan tersebut ditelusuri secara serius dan tidak dibiarkan tanpa kejelasan.
“Pungutan liar harus ditindak tegas. Jangan sampai orang tua siswa dibebani pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya. Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan juga harus ikut bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memastikan persoalan ini ditangani,” tegas Dian Basudiman.
Menurut Dian, pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk musholla, pada prinsipnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi dan tidak boleh menjadi alasan untuk membebani orang tua siswa melalui pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak SDN Sindangagung 1, termasuk menelusuri siapa yang menggagas pungutan, bagaimana mekanisme penetapan nominal Rp100.000 per siswa, serta ke mana dana tersebut akan dialokasikan.
Selain itu, perlu dipastikan apakah pembayaran tersebut benar-benar bersifat sukarela atau justru terdapat unsur kewajiban maupun tekanan terhadap orang tua siswa.
Transparansi dan Tanggung Jawab
Dugaan ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti karena menyangkut dunia pendidikan dasar yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik maupun orang tua.
Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, khususnya Bidang SD, diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi proaktif melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada praktik pungutan yang bertentangan dengan ketentuan.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari pihak kepala sekolah SDN Sindangagung 1 dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan agar persoalan ini menjadi terang serta tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
red
