Yadi Supriyadi SE: Jangan Hanya Tantang 50 Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Juga Harus Berani Buka Ijazah

Kuningan, faktainfokom.com

Pernyataan Uha Juhana yang melempar tantangan kepada 50 anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk membuka dan membuktikan keabsahan ijazah mendapat tanggapan dari Ketua LSM Pelangi Indonesia, Yadi Supriyadi SE.

Menurut Yadi, keterbukaan terkait riwayat pendidikan dan keabsahan ijazah pejabat publik tidak boleh hanya diarahkan kepada anggota legislatif. Prinsip transparansi dan pembuktian yang sama juga harus berlaku bagi Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh pejabat publik lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

“Jangan hanya menantang pembuktian ijazah kepada 50 anggota DPRD saja. Kalau memang bicara transparansi dan pembuktian, tantang juga Bupati dan Wakil Bupati Kuningan untuk membuka serta membuktikan keabsahan ijazahnya. Begitu juga para pejabat lainnya. Itu baru fair,” tegas Yadi Supriyadi SE.

Yadi menegaskan, jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan kepada satu lembaga atau kelompok pejabat tertentu. Jika persoalannya adalah integritas dan akuntabilitas pejabat publik, maka standar transparansi harus diberlakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih.

Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat rakyat dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Demikian pula para pejabat struktural yang menduduki jabatan strategis dalam birokrasi pemerintahan daerah.

“Jangan sampai kita hanya sibuk meminta anggota DPRD membuktikan ijazahnya, sementara Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat lainnya tidak pernah diminta melakukan hal yang sama. Transparansi itu harus berlaku untuk semua, bukan hanya kepada pihak yang sedang menjadi sorotan,” ujarnya.

Dasar Hukum dan Konsekuensi Jika Terbukti Ada Ijazah Palsu

Yadi juga mengingatkan bahwa persoalan keabsahan ijazah tidak boleh dianggap sepele apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan dengan fakta administrasi dari lembaga pendidikan yang menerbitkannya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar penanganan apabila hasil pemeriksaan resmi membuktikan adanya pemalsuan atau penggunaan ijazah yang tidak sah.

Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 69 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 391, mengatur tindak pidana pemalsuan surat. Ketentuan tersebut mencakup perbuatan membuat surat secara tidak benar atau memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, termasuk penggunaannya seolah-olah benar apabila dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidananya paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori VI.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 9 dan Pasal 10, mewajibkan penyelenggaraan keputusan dan tindakan pemerintahan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, dan keterbukaan.

Dengan demikian, apabila ditemukan bahwa dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan jabatan ternyata tidak sah, tidak sesuai fakta, atau terbukti palsu, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administratif maupun proses hukum sesuai kewenangan dan unsur pelanggarannya.

“Kalau hanya terjadi kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian data administrasi, tentu harus diperiksa dan diklarifikasi terlebih dahulu. Tetapi kalau kemudian terbukti ada ijazah palsu, atau seseorang dengan sengaja menggunakan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan jabatan, itu sudah masuk persoalan hukum. Tidak boleh dibiarkan,” tegas Yadi.

Ia juga meminta agar hasil verifikasi tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen semata. Instansi berwenang perlu menelusuri apakah ijazah tersebut benar-benar diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, apakah nama pemilik tercatat sebagai lulusan, serta apakah proses pendidikan dan penerbitan ijazahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, Yadi mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Sementara itu, apabila ditemukan persoalan administratif yang berdampak terhadap persyaratan pengangkatan atau pencalonan jabatan, instansi berwenang harus melakukan evaluasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Jangan Ada Standar Ganda dalam Transparansi

Yadi juga mendorong agar proses verifikasi dilakukan melalui mekanisme resmi dengan melibatkan instansi berwenang, sehingga tidak berkembang menjadi tuduhan atau penghakiman sepihak.

Ia menilai, apabila seluruh pejabat publik bersedia menunjukkan dan memverifikasi dokumen pendidikan yang menjadi dasar persyaratan jabatan, masyarakat akan memperoleh kepastian sekaligus ruang untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara objektif.

“Intinya sederhana, kalau memang ingin membangun kepercayaan publik, mari kita buka semuanya secara proporsional. DPRD silakan membuktikan, Bupati dan Wakil Bupati juga demikian, termasuk pejabat lainnya. Jangan ada standar ganda. Semua harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas,” pungkas Yadi Supriadi SE.

LSM Pelangi Indonesia menegaskan bahwa tuntutan keterbukaan tersebut bukan tuduhan bahwa seseorang memiliki ijazah bermasalah, melainkan dorongan agar seluruh pejabat publik memberikan kepastian administratif melalui verifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Yadi, jabatan publik bukan sekadar kedudukan dan kewenangan, melainkan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan integritas. Karena itu, kejujuran terhadap persyaratan pendidikan dan administrasi jabatan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan maupun lembaga legislatif.

Yadi Supriyadi ,SE
Ketua LSM Pelangi Indonesia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *