Pokir Belum Kembali, Keputusan Sangsi DED PKS Tidak Dilaksanakan, Audiensi FMPK Berlangsung Panas

Kuningan, faktainfokom.com

Audiensi Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) bersama Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (17/11/2026), berlangsung panas. Bertempat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, pertemuan yang dihadiri sejumlah elemen masyarakat dan perwakilan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) tersebut mempertanyakan sikap Fraksi atas hilangnya atau berubahnya Pokok Pikiran (Pokir) masyarakat yang telah disahkan dalam APBD 2025, sekaligus menagih pelaksanaan keputusan sanksi etik terhadap anggota dewan berinisial S.

Audiensi ini merupakan kelanjutan dari polemik yang telah berlangsung sekitar lima bulan sejak pertemuan pertama. Namun, hingga kini masyarakat belum memperoleh kepastian pemulihan hak CPCL. Ironisnya, keputusan sanksi etik dari lembaga etik PKS juga telah lebih dari dua bulan berlaku, tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan.

Pernyataan Berubah, Tanggung Jawab Fraksi Dipertanyakan

Sekretaris FMPK, Ustadz Luqman Maulana, mengawali audiensi dengan mempertanyakan inkonsistensi keterangan Fraksi. Dalam audiensi sebelumnya, S menyebut perubahan atau hilangnya CPCL atas Pokir merupakan kesepakatan Fraksi. Namun, dalam pertemuan kali ini, Ketua Fraksi PKS, Wawan Romliansyah, justru menyatakan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh anggota dewan S, bukan keputusan kolektif Fraksi.

Perbedaan keterangan itu memancing reaksi keras peserta audiensi. Luqman mempertanyakan mengapa pimpinan Fraksi saat itu tidak meluruskan pernyataan S jika memang perubahan Pokir bukan merupakan kesepakatan Fraksi.

“Kalau bukan kesepakatan Fraksi, kenapa dulu ketika S menyampaikan bahwa ini kesepakatan Fraksi, Anda diam saja? Apakah takut kepada S?” ujarnya dengan nada tinggi.

Luqman mengaku kecewa terhadap sikap Fraksi PKS yang dinilainya tidak menunjukkan ketegasan dalam menyelesaikan persoalan internal yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Kami malu dengan sikap PKS seperti ini. Sebagai partai yang menganggap dirinya partai dakwah, kok tidak bisa berdakwah kepada internalnya sendiri. Memang berat mengingatkan kawan sendiri. Menghilangkan hak masyarakat atas Pokir yang sudah disahkan merupakan persoalan serius,” tegasnya. Ia menambahkan, FMPK berkepentingan mengawal persoalan ini karena suara masyarakat telah dipercayakan kepada PKS.

Kekecewaan serupa disampaikan Ridho, salah satu perwakilan CPCL. Ia membandingkan sikap Fraksi PKS dengan partai lain yang justru mempertemukan anggota dewan lama dan baru untuk membahas keberlanjutan Pokir masyarakat.

“Partai lain justru lebih beradab. Mereka mengundang anggota dewan lama dan baru untuk duduk bersama. PKS malah seperti menjadi partai milik satu orang,” ungkapnya.

Kritik lebih tajam disampaikan Ustadz Ade. Ia menilai Fraksi menggunakan standar berbeda ketika Pokir dipindahkan dan ketika diminta menjalankan keputusan etik.

“Ketika Pokir dipindahkan, tidak ada bicara soal mekanisme dan prosedur. Tetapi ketika keputusan DED meminta pengembalian Pokir, Fraksi justru bicara soal teknis dan mekanisme. Jangan menganggap kami masyarakat bodoh,” tegasnya.

*Keputusan Etik Lebih dari Dua Bulan, Mengapa Belum Dilaksanakan?

Puncak ketegangan terjadi ketika peserta audiensi meminta kepastian kapan Fraksi melaksanakan keputusan lembaga etik, khususnya pengembalian Pokir kepada CPCL terdampak dan permintaan maaf secara terbuka oleh S. Anggota Fraksi PKS, Yaya, mencoba menjelaskan mekanisme dan prosedur pengajuan Pokir.

Namun, penjelasan tersebut dipotong Kyai Edin Kholidin yang meminta Fraksi tidak lagi mengulang pembahasan teknis.

“Ini pertanyaan sederhana: kapan Pokir yang menjadi hak masyarakat dan seharusnya direalisasikan pada 2025 akan dilaksanakan? Tidak usah memberikan alasan ke mana-mana,” tegas Edin. Baginya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu dan tidak membutuhkan penjelasan prosedural yang terus berulang tanpa kepastian penyelesaian.

Ketidakhadiran dua anggota Fraksi PKS lainnya, khususnya S sebagai pihak yang menjadi pokok persoalan, serta Dwi Basyuni Natsir yang juga menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan. Padahal, kehadiran keduanya dinilai penting untuk memberikan penjelasan langsung sekaligus menunjukkan tanggung jawab politik dan organisatoris atas persoalan yang telah berlarut-larut.

Sebagaimana diketahui, lembaga etik PKS Kabupaten Kuningan sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap S berupa pemberhentian sementara dari jabatan kepengurusan partai selama 30 hari, pengalokasian Pokir secara proporsional kepada CPCL terdampak, serta permintaan maaf secara organisatoris. Keputusan tersebut berlaku sejak 3 September 2026. Namun, lebih dari dua bulan kemudian, realisasi substansi keputusan, khususnya pemulihan Pokir dan permintaan maaf, masih menjadi pertanyaan.

Kondisi tersebut memunculkan persoalan serius mengenai efektivitas penegakan etik di internal partai. Sebab, keputusan lembaga etik semestinya tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Jika keputusan yang telah dijatuhkan tidak diwujudkan dalam tindakan nyata, publik berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen partai terhadap disiplin, integritas, dan tanggung jawab kadernya.

FMPK Tagih Bukti, Bukan Sekadar Janji 2027

Dalam audiensi tersebut disepakati bahwa komunikasi mengenai pelaksanaan Pokir CPCL akan dilakukan bersama FMPK. Fraksi PKS menyampaikan bahwa seluruh Pokir CPCL akan diupayakan dapat direalisasikan dalam penganggaran tahun 2027. Namun, FMPK meminta agar penyelesaian tidak kembali ditunda. Sebagai bentuk keseriusan Fraksi, FMPK menuntut agar pada tahun anggaran 2026 sudah ada Pokir yang direalisasikan untuk CPCL terdampak.

Bagi FMPK, Pokir yang dipersoalkan bukan sekadar usulan baru, melainkan aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah masuk dan disahkan dalam APBD 2025. Karena itu, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan penjelasan mengenai mekanisme pengusulan anggaran. Ada tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak hilang tanpa penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

FMPK menegaskan akan terus mengawal kesepakatan tersebut dan menagih komitmen Fraksi PKS secara terbuka. Sebab, setelah lima bulan audiensi dan lebih dari dua bulan sejak keputusan etik berlaku, masyarakat masih menunggu kepastian. Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya pengembalian Pokir, melainkan integritas partai dalam menjaga amanah politik, keberanian menegakkan etik, dan tanggung jawab terhadap hak masyarakat.

*red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *