Kuningan. faktainfokom.com
Sebuah angka tiba-tiba menjadi pusat badai politik lokal: Rp50 juta.
Bukan diumumkan lewat konferensi pers. Bukan pula muncul dari proses hukum resmi. Angka itu hadir diam-diam melalui tangkapan layar bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama Uha Juhana yang menyebar cepat di grup-grup WhatsApp.
Dalam hitungan jam, dokumen digital itu berubah menjadi isu publik paling panas di Kabupaten Kuningan.
Dan sejak saat itu, satu pertanyaan terus bergema:
uang itu sebenarnya untuk apa?
Narasi yang berkembang di ruang publik
mengarah pada dugaan yang jauh lebih serius daripada sekadar transaksi pribadi. Transfer tersebut disebut-sebut berkaitan dengan upaya meredam terbukanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama oknum pejabat daerah.
Istilah yang beredar di belakang layar: pengamanan.
Uang bergerak. Informasi diharapkan berhenti.
Namun alih-alih mereda, isu justru meledak.
Dari Bukti Transfer ke Dugaan Gratifikasi
Sejumlah pihak mulai menelusuri keaslian tangkapan layar dan latar belakang transaksi.
Percakapan publik bergeser cepat dari bisik-bisik politik menuju dugaan gratifikasi.
Jika aliran dana tersebut terbukti memiliki tujuan mempengaruhi proses hukum atau membungkam informasi tertentu, perkara ini berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi. Dalam skenario itu, hukum tidak hanya melihat penerima, tetapi juga pihak pemberi.
Pengamat Kebijakan Publik Ronni Rubiyanto menilai aparat penegak hukum tidak bisa menunggu kegaduhan mereda.
“Ketika bukti transfer sudah beredar luas dan dikaitkan dengan kepentingan publik, negara wajib hadir untuk memastikan fakta,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, kekosongan penjelasan hanya memperbesar krisis kepercayaan.
“Rumor tumbuh karena transparansi tidak ada,” katanya.
Kritik Moral Berbalik Menjadi Sorotan
Kontroversi menjadi semakin tajam karena muncul bersamaan dengan sikap vokal Uha Juhana yang sebelumnya mengkritik polemik tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan.
Situasi ini memicu kritik balik yang keras.
“Jangan bicara kebersihan birokrasi kalau isu transfer Rp50 juta saja tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” kata Roni.
Ia mempertanyakan mengapa klarifikasi langsung atau kesiapan diperiksa aparat hukum belum disampaikan ke publik.
“Kalau itu fitnah, cara paling sederhana menghentikannya adalah membuka diri untuk diperiksa,” ujarnya.
Menurutnya, diam justru memperpanjang umur kecurigaan.
“Jangan keras mengaudit orang lain, tapi sunyi ketika menyangkut diri sendiri,” sindirnya.
Sunyi yang Membesar Menjadi Krisis Kepercayaan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi terkait asal-usul maupun tujuan transfer Rp50 juta tersebut.
Ketiadaan penjelasan membuat isu berkembang tanpa kendali. Dalam dinamika politik lokal, ruang kosong informasi hampir selalu diisi asumsi publik.
Kini perhatian tertuju pada dua hal: keberanian pihak yang disebut dalam isu untuk membuka fakta, serta langkah aparat penegak hukum menentukan apakah transaksi ini sekadar urusan privat atau pintu masuk dugaan praktik peredaman yang lebih besar.
Sebab di tengah kegaduhan ini, satu hal menjadi jelas:
Publik tidak lagi hanya memperdebatkan angka Rp50 juta.
Publik sedang menunggu siapa yang berani menjelaskan kebenaran di baliknya.
Dan pertanyaan itu masih menggantung di udara:
apakah ini transaksi biasa
atau biaya agar sebuah persoalan tetap terkubur?
| red/anhad |
