Diduga Terapkan Bunga Tinggi, Pengawasan
Lemah Dinas Koperasi Didesak Bertindak Tegas
Kuningan, faktainfokom.com
Fenomena menjamurnya praktik rentenir berkedok koperasi di Kabupaten Kuningan kian meresahkan masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi nasional yang belum stabil—dipicu berbagai faktor mulai dari fluktuasi harga kebutuhan pokok hingga dampak konflik geopolitik global kelompok masyarakat bawah menjadi pihak paling rentan.
Dalam kondisi terdesak, tawaran pinjaman cepat dari oknum yang mengatasnamakan koperasi menjadi “jalan pintas” yang sulit ditolak.
“Ibarat orang kehausan di tengah padang pasir, ketika ada setetes air ditawarkan, pasti langsung diambil. Seperti itu kondisi masyarakat sekarang,” ujar Yanyan Anugraha, pengurus dan pengelola Koperasi Merah Putih Kelurahan Ciporang.
MODUS: PINJAMAN CEPAT, BUNGA MENJERAT
Menurut Yanyan, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dari prinsip dasar koperasi.
Alih-alih mengedepankan asas kekeluargaan, sejumlah oknum justru:
menawarkan pinjaman cepat tanpa edukasi risiko
menerapkan bunga tinggi yang memberatkan
menggunakan sistem penagihan agresif
“Marketing mereka aktif merayu masyarakat. Tanpa pemahaman yang cukup, warga langsung terjebak,” katanya.
KOPERASI ATAU RENTENIR?
Yanyan menegaskan, praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip koperasi yang seharusnya:
berbasis keanggotaan
memberikan manfaat ekonomi bersama
membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota
Namun di lapangan, muncul dugaan: peminjam bukan anggota resmi
tidak ada transparansi SHU
koperasi hanya dijadikan “kedok” usaha pinjaman
SOROTAN PADA KOPERASI LUAR DAERAH
Persoalan semakin kompleks dengan masuknya koperasi dari luar daerah yang membuka cabang di Kuningan.
Yanyan menilai hal ini harus diawasi ketat.
“Kalau mereka buka cabang, harus dicek apakah yang meminjam itu benar anggota. Kalau tidak, itu sudah melenceng dari prinsip koperasi,” tegasnya.
DINAS KOPERASI DIDESAK TURUN LANGSUNG
Situasi ini mendorong desakan kepada:
Dinas Koperasi dan UKM
agar tidak hanya memberikan izin administratif, tetapi juga melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Langkah yang didorong antara lain:
pengecekan suku bunga pinjaman
verifikasi keanggotaan koperasi
audit operasional cabang koperasi luar daerah
penindakan terhadap koperasi yang melanggar aturan
ANCAMAN BAGI MASYARAKAT BAWAH
Jika dibiarkan, praktik ini berpotensi:
menjerat masyarakat dalam utang berkepanjangan
memperparah kondisi ekonomi keluarga
merusak citra koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat
LANGKAH TEGAS ATAU PEMBIARAN?
Yanyan menegaskan, koperasi yang tidak menjalankan prinsip seharusnya tidak diberi ruang.
“Kalau tidak sesuai aturan, izinnya harus dicabut atau ditolak beroperasi. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban,” ujarnya.
PENUTUP
Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, kehadiran koperasi seharusnya menjadi solusi bukan jebakan.
Namun jika praktik “rentenir berkedok koperasi” terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan pemberdayaan ekonomi rakyat,
melainkan eksploitasi yang dilegalkan.
Kini publik menunggu:
apakah pemerintah daerah akan bertindak tegas… atau membiarkan praktik ini terus mengakar?
| anhad |
