SELATPANJANG, faktainfokom.com
Ketua Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti, Een Marfizas, S.Sos., memberikan perhatian serius terkait belum terealisasinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.
Hingga saat ini, proses pembahasan kemitraan tersebut dinilai berjalan lamban dan belum menemui titik terang, sehingga memicu sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan BUMD PT Bumi Meranti yang terus berupaya membangun kerja sama ini. Ini adalah ikhtiar nyata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghadirkan multiplier effect bagi ekonomi masyarakat lokal,” ujar Een Marfizas kepada media, Rabu (8/7/2026).
Di sisi lain, Een menyatakan bahwa pihaknya tetap menghormati mekanisme internal serta tata kelola yang berlaku di tubuh Pelindo sebagai BUMN. Namun, ia menekankan bahwa proses negosiasi yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan ini harus segera membuahkan kepastian.
Menurutnya, ketidakpastian yang terlalu lama berpotensi menimbulkan spekulasi negatif di tengah publik.
“Semangat kolaborasi itu harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret. Jika memang ada persyaratan investasi, mekanisme pembagian hasil (profit sharing), atau regulasi internal Pelindo yang belum terpenuhi, sampaikan saja secara terbuka. Transparansi sangat penting agar tidak muncul berbagai persepsi keliru di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Karang Taruna Meranti ini berharap manajemen Pelindo memberikan atensi khusus terhadap aspirasi Pemkab dan BUMD Kepulauan Meranti. Sebagai wilayah yang menjadi lokus operasional pelabuhan, sudah sepatutnya Kepulauan Meranti mendapatkan kontribusi nyata dari aktivitas ekonomi tersebut demi menunjang pembangunan daerah.
“Kami mengajak semua pihak, baik BUMD maupun Pelindo, untuk segera merampungkan proses PKS ini secara profesional, transparan, dan saling menghormati. Jika kemitraan ini terwujud, pelayanan pelabuhan akan semakin prima, investasi berkembang, dan masyarakat Meranti bisa merasakan dampaknya secara langsung,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Een menegaskan bahwa Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung penuh setiap kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. (Miswan)
