Kuningan, faktainfokom.com
Prediksi Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani atau yang akrab disapa Amih Tuti, bakal mendapat kepercayaan memimpin DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan mulai menjadi salah satu isu politik yang menarik perhatian menjelang Pemilu dan Pilkada 2029.
Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, mengatakan prediksi tersebut bukan sekadar gosip politik yang lahir dari obrolan warung kopi. Menurutnya, kesimpulan itu merupakan rangkuman hasil pengamatan lapangan, analisa dinamika politik daerah, serta diskusi dengan sejumlah tokoh pengamat politik lokal. “Nama Tuti Andriani cukup kuat diperbincangkan. Kalau benar dipercaya memimpin Gerindra Kuningan, jangan anggap itu sekadar pergantian ketua. Itu bisa menjadi sinyal dimulainya perebutan posisi dan pengaruh politik untuk 2029,” ujar Manap.Kamis ( 27/8/2026)
Sejumlah kader bahkan secara terbuka menilai Tuti layak dipertimbangkan sebagai Ketua DPC Gerindra Kuningan. Namun, keputusan tersebut tetap berada di tangan DPP Partai Gerindra. Tuti sendiri memilih bersikap diplomatis dengan menegaskan akan mengikuti keputusan dan arahan dari pusat.
Jika prediksi tersebut benar-benar terwujud, peta politik Kuningan bukan hanya berubah, tetapi bisa bergeser cukup tajam. Sebab, Ketua DPC bukan pajangan struktural. Ia dituntut membesarkan partai, menghidupkan mesin politik, memperluas basis suara dan menaikkan daya tawar Gerindra dalam setiap pertarungan politik.
Apalagi Gerindra Kuningan merupakan salah satu kekuatan politik penting. Pada momentum Pilkada 2024, Gerindra menjadi bagian dari koalisi yang mengusung pasangan Dian Rachmat Yanuar-Tuti Andriani.
Karena itu, apabila Tuti benar-benar menjadi nakhoda Gerindra Kuningan, posisi politiknya tentu akan semakin strategis. Sebagai Wakil Bupati sekaligus pimpinan partai, ruang politik Tuti untuk membangun basis dukungan tentu menjadi jauh lebih luas.
Dalam politik, logikanya sederhana: partai yang berhasil memperoleh simpati masyarakat, meningkatkan perolehan suara dan memperbesar jumlah kursi di parlemen akan memiliki hak politik yang semakin kuat untuk menentukan arah koalisi, mengusulkan calon kepala daerah, bahkan mendorong kader terbaiknya sendiri dalam Pilkada.
Dengan kata lain, jika Gerindra mampu tampil sebagai kekuatan utama pada kontestasi mendatang, sangat sulit membayangkan partai tersebut hanya mau menjadi ban serep atau sekadar pengikut dalam perebutan kursi kepala daerah. Partai dengan suara dan kursi besar tentu akan menghitung sendiri siapa yang layak didorong, bukan sekadar menunggu siapa yang mengajak berkoalisi.
Pertanyaan politiknya kemudian menjadi lebih menarik: siapa yang akan diusung Gerindra pada Pilkada 2029?
Apakah tetap mempertahankan konfigurasi politik lama, atau justru mengusung figur baru yang lahir dari kekuatan internal Gerindra?
Di titik inilah nama Tuti Andriani menjadi menarik untuk diperbincangkan.
Apalagi belakangan muncul spekulasi mengenai kemungkinan perubahan konfigurasi hubungan politik Dian-Tuti. Sejumlah pemberitaan memang memunculkan isu tersebut, meskipun mantan juru kampanye pasangan DIRAHMATI, Agus Ebreg, secara tegas membantah adanya keretakan dan menyebut hubungan keduanya tetap harmonis.
Karena itu, isu yang beredar di ruang publik perlu dibedakan secara tegas antara fakta dan spekulasi. Termasuk isu yang berkembang di warung-warung kopi mengenai kemungkinan Bupati Dian Rachmat Yanuar berhenti di tengah jalan. Sampai sekarang, hal tersebut belum dapat disebut sebagai fakta tanpa pernyataan resmi dan dasar hukum yang jelas.
Sampai saat ini, isu tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa adanya pernyataan resmi atau dasar hukum yang jelas.
Namun politik tidak selalu bergerak setelah fakta diumumkan. Kadang, spekulasi justru muncul lebih dulu dan menjadi cermin bahwa publik mulai membaca adanya kemungkinan perubahan konfigurasi kekuasaan. Karena itu, isu tersebut boleh dibaca sebagai dinamika politik, tetapi tidak boleh dipaksakan menjadi kesimpulan hukum atau fakta pemerintahan.
Manap juga melihat satu variabel lain yang tidak kalah menarik untuk dicermati, yakni kemungkinan terbangunnya komunikasi politik dengan keluarga besar Acep Purnama. “Apalagi jika pendekatan keluarga besar Acep Purnama mampu dikomunikasikan secara efektif dan kemudian berubah menjadi kekuatan politik, lalu mendorong PDIP menjadi satu kekuatan bersama ke depan, konstelasinya bisa jauh lebih menarik. Ini bukan lagi sekadar soal siapa menjadi ketua partai, tetapi bagaimana kekuatan-kekuatan politik lama dan baru bernegosiasi untuk menentukan arah Kuningan,” kata Manap.
Menurutnya, jika komunikasi tersebut berhasil membangun titik temu, peta koalisi yang selama ini dianggap mapan bisa saja berubah. “Dalam politik, yang hari ini berseberangan belum tentu besok tetap berseberangan. Yang terpenting adalah kemampuan membangun komunikasi, menyatukan kepentingan dan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Kalau itu terjadi, jangan kaget bila konfigurasi politik Kuningan menjelang 2029 melahirkan poros baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan,” ujarnya.
Jika suatu saat terjadi perubahan kepemimpinan di tengah periode pemerintahan, tentu konstelasi politik Kuningan akan memasuki babak yang sama sekali berbeda. Apalagi apabila posisi strategis Gerindra berada di tangan Tuti Andriani.
Tetapi bahkan tanpa skenario tersebut, keberadaan Tuti sebagai Ketua DPC Gerindra sudah cukup untuk menciptakan konfigurasi politik baru.
Sebab, seorang Ketua Partai tidak hanya dituntut loyal terhadap struktur organisasi, tetapi juga berkewajiban membawa partainya tumbuh, memenangkan kontestasi, meningkatkan perolehan suara dan memperbesar representasi politik.
Maka, jika Gerindra Kuningan nantinya berhasil memperoleh suara besar dan kursi yang signifikan, pertanyaan tentang siapa yang akan didorong menjadi calon kepala daerah bukan lagi wacana pinggiran. Justru di situlah ujian sebenarnya: apakah Gerindra hanya menjadi kendaraan politik orang lain, atau berani melahirkan dan mengusung kekuatan politiknya sendiri?
Politik selalu berbicara tentang kekuatan.
Dan kekuatan itu dibangun dari suara rakyat, soliditas mesin partai, jumlah kursi parlemen serta kemampuan seorang ketua mengonsolidasikan seluruh kekuatan politiknya.
Karena itu, jika Tuti Andriani benar-benar ditetapkan sebagai Ketua DPC Gerindra Kuningan, jangan heran apabila nama Amih Tuti tidak lagi hanya dibicarakan sebagai Wakil Bupati.
Bisa jadi, sejak saat itu, publik mulai membaca Tuti sebagai salah satu kandidat potensial dalam pertarungan politik Kuningan berikutnya.
Dan kalau itu terjadi, peta politik Kuningan 2029 bisa berubah drastis. Mereka yang hari ini merasa berada di zona nyaman jangan terlalu cepat merasa aman, karena politik tidak mengenal kursi yang kekal.
red
