Kuningan, faktainfokom.com
Pernyataan seorang ahli geologi yang dimuat Vox Populi mengenai rencana pengembangan geothermal Gunung Ciremai mendapat tanggapan dari Koalisi KAWALI Indonesia Lestari (KAWALI) DPD Kuningan.
Dalam pemberitaan tersebut, ahli geologi pada intinya menjelaskan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap pengembangan geothermal perlu dijawab melalui kajian risiko, mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh pemahaman mengenai karakter teknologi panas bumi sekaligus langkah-langkah pengendalian terhadap potensi risikonya.
Sekretaris KAWALI DPD Kuningan, Rokhim Wahyono, mengatakan KAWALI tidak mempersoalkan pentingnya mitigasi maupun sosialisasi. Namun, menurutnya, kedua hal tersebut harus berjalan setelah dan berdasarkan data serta kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau yang dimaksud adalah setiap risiko harus diidentifikasi, dikaji kemudian dimitigasi secara ilmiah, kami setuju. Tetapi jangan berhenti pada kata mitigasi dan sosialisasi. Pertanyaan dasarnya adalah, mitigasi berdasarkan kajian apa dan data apa?” kata Rokhim.
Menurut Rokhim, masyarakat tidak sedang menolak teknologi panas bumi secara membabi buta. Kekhawatiran warga justru harus dijawab dengan informasi yang spesifik mengenai kondisi Gunung Ciremai, terutama terkait geologi, hidrogeologi, sumber air, kawasan konservasi dan potensi dampak lingkungan.
“Kalau dikatakan risiko terhadap sumber air dapat dimitigasi, tunjukkan kajian hidrogeologinya. Kalau dampak lingkungan dapat dikendalikan, tunjukkan baseline dan parameter pemantauannya. Jadi masyarakat tidak hanya diminta percaya, tetapi bisa melihat dasar ilmiahnya,” tegasnya.
KAWALI Tidak Menolak Geothermal
Rokhim menegaskan, KAWALI tidak menempatkan diri sebagai kelompok yang anti-energi maupun anti-investasi.
“Yang kami persoalkan adalah proses dan keterbukaan datanya. Kami tidak anti-geothermal. Tetapi setiap rencana pembangunan harus bisa dibuktikan kelayakan teknis, ekologis dan sosialnya secara terbuka,” ujarnya.
Ia menilai keamanan geothermal tidak bisa hanya dijelaskan berdasarkan pengalaman pengembangan di wilayah lain.
“Setiap wilayah mempunyai karakter geologi dan hidrogeologi yang berbeda. Karena itu, yang harus dijawab adalah bagaimana kondisi spesifik Ciremai dan bagaimana potensi kegiatan tersebut terhadap sistem air serta ekosistemnya,” kata Rokhim.
Menurutnya, peran ahli justru sangat penting untuk menjelaskan secara terbuka jenis risiko, tingkat risiko, metode pemantauan, indikator bahaya dan langkah yang harus dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan.
Pertanyakan Dasar Cadangan 40 MW
KAWALI juga meminta penjelasan mengenai dasar penetapan angka cadangan 40 MW yang disebut dalam rencana WKP Gunung Ciremai.
Rokhim mengatakan, apabila terdapat perbedaan angka dengan data atau kajian pada periode sebelumnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan ilmiah kepada publik.
“Kami tidak menuduh. Bisa saja terjadi perubahan karena pembaruan data, metode penghitungan, klasifikasi cadangan atau hasil kajian terbaru. Tetapi publik berhak tahu apa yang berubah dan apa dasar angka 40 MW tersebut,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan justru dapat menjadi bagian dari mitigasi sosial.
“Kalau datanya kuat, buka. Kalau kajiannya benar, jelaskan. Kalau ada risiko, jelaskan risikonya. Dengan begitu, sosialisasi tidak sekadar meyakinkan masyarakat, tetapi menjadi ruang untuk menguji data,” ujarnya.
Enam Tuntutan KAWALI
KAWALI meminta pemerintah:
- Menunda sementara proses lelang WKP Gunung Ciremai sampai data dan kajian dasar dibuka kepada publik.
- Membuka riwayat pengusulan WKP Ciremai, termasuk pihak pengusul dan dasar kajiannya.
- Menjelaskan dasar penetapan cadangan 40 MW, termasuk metodologi dan hasil kajian terbaru.
- Membuat baseline sumber air sebelum eksplorasi, meliputi mata air, debit musim hujan dan kemarau, kualitas air serta kondisi hidrogeologi.
- Membuka kajian teknis dan lingkungan, termasuk geologi, hidrogeologi, tata ruang, kawasan konservasi, titik pengeboran, kebutuhan air dan mitigasi risiko.
- Menggelar forum publik atau RDP terbuka dengan melibatkan Kementerian ESDM, Badan Geologi, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Kuningan, pengelola TNGC, akademisi, ahli geologi-hidrogeologi, masyarakat dan organisasi lingkungan.
Sosialisasi Harus Menjadi Dialog Publik
Rokhim menilai sosialisasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan satu arah.
“Kalau masyarakat hanya diberi penjelasan bahwa proyek aman kemudian diminta menerima, itu belum cukup. Masyarakat harus mendapatkan data, ruang bertanya, mengkritisi dan menyampaikan keberatan,” katanya.
Ia bahkan mengajak pemerintah dan para ahli untuk membuka ruang pengujian publik terhadap seluruh kajian geothermal Ciremai.
“Kalau memang aman, mari buka datanya. Hadirkan ahli dari berbagai perspektif. Kita uji bersama secara ilmiah. Jangan takut terhadap pertanyaan masyarakat,” tegas Rokhim.
Menurutnya, perdebatan geothermal Ciremai seharusnya tidak berhenti pada dikotomi pro atau kontra energi, tetapi pada pertanyaan yang lebih substansial: seberapa kuat data dan kajiannya, seberapa besar risikonya, dan seberapa kuat perlindungan terhadap sumber air serta lingkungan.
“Energi terbarukan bukan berarti energi tanpa risiko. Karena itu, sebelum menghitung berapa megawatt listrik yang bisa dihasilkan Ciremai, pemerintah harus menghitung terlebih dahulu nilai air, hutan, ekosistem dan kehidupan masyarakat yang dipertaruhkan,” pungkasnya.
“Ciremai bukan sekadar reservoir panas bumi. Ciremai adalah sumber kehidupan.”
Red
