Abdul Haris SH: Jangan Sampai Rakyat Menanggung Beban Pembangunan, Sementara Pemerintah Melupakan Tanggung Jawabnya
Kuningan, faktainfokom.com
Ketika warga Desa Sidamulya, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, rela patungan demi membangun jalan untuk kepentingan umum, muncul pertanyaan yang patut dijawab para pemangku kekuasaan: jika masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas saja sanggup berkorban untuk kepentingan bersama, mengapa kepekaan dan tanggung jawab pejabat terhadap kebutuhan rakyat masih harus terus dipertanyakan?
Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah dan Praktisi Hukum, Abdul Haris SH menilai semangat gotong royong warga Sidamulya menjadi cermin moral bagi birokrasi dan para pejabat di Kabupaten Kuningan. Ketika masyarakat menyisihkan uang, menyediakan material, serta menyumbangkan tenaga demi memperbaiki infrastruktur, pemerintah seharusnya menjawabnya dengan pelayanan publik yang nyata, bukan sekadar pujian terhadap kekompakan warga.
“Warga yang hidup dengan keterbatasan saja mau patungan membangun jalan demi kepentingan umum. Lalu, bagaimana dengan para pejabat yang memiliki penghasilan, harta, dan aset kekayaan jauh lebih besar? Jangan sampai rakyat justru terlihat lebih peduli terhadap kebutuhan bersama daripada mereka yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus kepentingan publik,” tegas Abdul Haris.Kamis ( 8/10/2026)
Menurutnya, apa yang dilakukan warga Sidamulya patut diapresiasi. Namun, apresiasi saja tidak cukup. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan dan memastikan anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Jangan sampai semangat gotong royong dijadikan alasan untuk membiarkan rakyat menanggung beban yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Gotong royong itu nilai luhur bangsa, bukan tiket bagi pemerintah untuk lepas tangan. Ketika warga terpaksa mengumpulkan uang sendiri agar jalan yang mereka butuhkan bisa dibangun, pemerintah harus berani mengevaluasi apakah perencanaan dan prioritas anggarannya sudah benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Jangan Bangga pada Gotong Royong Jika Kewajiban Pemerintah Terabaikan
Abdul Haris mengingatkan, pembangunan infrastruktur publik harus tetap dilaksanakan pemerintah sesuai kewenangan, perencanaan, dan kemampuan anggaran. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk solidaritas sosial, bukan pengganti kewajiban pemerintah menyediakan pelayanan publik yang layak.
Karena itu, keberhasilan warga membangun jalan secara swadaya tidak semestinya berhenti menjadi kisah inspiratif. Pemerintah perlu menjadikannya momentum untuk mengevaluasi kondisi jalan lingkungan, akses pertanian, serta kebutuhan infrastruktur di desa-desa yang belum tertangani secara memadai.
“Jangan hanya memuji rakyat karena bergotong royong. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa kebutuhan tersebut harus diselesaikan dengan swadaya, bagaimana kondisi perencanaan pembangunan daerah, dan apakah anggaran yang tersedia sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan paling mendesak,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kekayaan pribadi pejabat bukan satu-satunya ukuran kepedulian. Ukuran yang lebih mendasar adalah bagaimana kewenangan digunakan, bagaimana anggaran dikelola, dan seberapa jauh kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kekayaan Boleh Berlimpah, Tanggung Jawab Jangan Menipis
Bagi Abdul Haris, keteladanan warga Sidamulya menghadirkan pesan yang sederhana tetapi menohok: masyarakat telah menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata. Kini, pemerintah harus membuktikan bahwa tanggung jawab yang melekat pada jabatan juga diwujudkan melalui kinerja yang dapat dirasakan langsung.
“Jangan sampai rakyat diminta terus bersabar, berhemat, bahkan patungan untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya, sementara pemerintah tidak cukup terbuka menjelaskan prioritas pembangunan. Pejabat harus bercermin. Jabatan bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Abdul Haris mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan membuka ruang evaluasi publik terhadap prioritas pembangunan dan penggunaan APBD, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah kebutuhan infrastruktur telah dipetakan, dianggarkan, dan ditangani secara adil.
Pada akhirnya, warga Sidamulya telah membuktikan bahwa kepedulian tidak ditentukan oleh seberapa besar kekayaan seseorang, tetapi oleh kemauan untuk berkorban demi kepentingan bersama. Kini, tantangannya adalah apakah para pejabat di Kabupaten Kuningan bersedia mengambil pelajaran dari rakyatnya sendiri.
Sebab, ketika rakyat sudah bergerak dengan uang dan tenaga mereka, pemerintah tidak cukup hanya bertepuk tangan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan, anggaran, dan tanggung jawab yang nyata.
Red
