Kuningan, faktainfokom.com
Rencana sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) mengepung Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan pada Rabu, 11 November 2026, terkait persoalan dana tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan mendapat perhatian Ketua LSM Pelangi Indonesia, Yadi Supriadi.
Menurut Yadi, penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dihormati. Namun, rencana aksi tersebut juga perlu mempertimbangkan ketepatan momentum, efektivitas penyampaian tuntutan, serta agenda kelembagaan yang berlangsung pada hari yang sama.
“Apalagi hari Rabu, 11 November 2026, bertepatan dengan kegiatan Pengukuhan Aslinmas se-Jawa Barat di Stadion Watu Belah Cirebon. Ini perlu menjadi pertimbangan bersama agar penyampaian aspirasi tidak mengabaikan agenda kegiatan yang juga berlangsung pada waktu bersamaan,” ujar Yadi.
Ia menegaskan, dirinya tidak bermaksud menghalangi hak ormas maupun elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, gerakan kontrol sosial harus dibangun dengan pertimbangan rasional, terukur, dan tetap mengedepankan kepentingan publik.
“Jangan sampai substansi persoalan hukum justru tertutup oleh hiruk-pikuk demonstrasi. Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana dugaan penyimpangan dana tunjangan DPRD itu ditelusuri secara menyeluruh sampai terang benderang,” tegasnya.
Yadi juga mengingatkan bahwa persoalan tunjangan DPRD tidak boleh hanya dilihat dari sisi penerima uang. Aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh proses yang melatarbelakangi penetapan dan pencairan tunjangan tersebut.
Mulai dari siapa yang mengusulkan besaran tunjangan, siapa yang melakukan kajian dan penilaian, bagaimana dasar regulasinya, siapa yang menetapkan, hingga siapa saja yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran dan pencairan.
“Kalau memang ada dugaan penyimpangan, bongkar seluruh rantai kebijakannya. Jangan hanya berhenti pada pihak yang menerima manfaat. Tetapi, setiap orang yang diduga memiliki keterlibatan harus diperiksa berdasarkan kewenangan, perbuatan, dan alat bukti. Jangan pula seseorang langsung dianggap bersalah hanya karena jabatan atau tanda tangannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yadi menilai Kejari Kuningan harus diberikan ruang untuk bekerja secara profesional dan independen. Tekanan massa tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan penegakan hukum.
Menurutnya, demonstrasi seharusnya menjadi instrumen kontrol publik, bukan sarana untuk mendikte aparat penegak hukum dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak.
“Prinsipnya sederhana, kami mendukung pemberantasan korupsi, tetapi prosesnya harus berdasarkan hukum dan pembuktian. Kejaksaan jangan diintervensi, tetapi juga jangan sampai publik kehilangan hak untuk mengawasi dan meminta transparansi,” katanya.
Yadi berharap seluruh elemen masyarakat dapat menempatkan kepentingan pemberantasan korupsi di atas kepentingan kelompok. Jika terdapat tuntutan terhadap Kejari, sampaikan secara jelas, terukur, dan disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang akan mengepung gedung kejaksaan, sementara pertanyaan paling mendasar dalam perkara tunjangan DPRD belum terjawab: bagaimana kebijakan itu dibuat, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat kerugian keuangan negara serta unsur tindak pidana di dalamnya?”
“Kawal penegakan hukum, jangan intervensi penegakan hukum. Bongkar persoalannya sampai tuntas, jangan berhenti pada kegaduhan demonstrasi,” pungkas Yadi Supriadi.
Red
