KUNINGAN, faktainfokom.com
Rencana penyisiran terhadap 21.430 kendaraan bermotor yang tercatat menunggak pajak di Kabupaten Kuningan, dengan melibatkan 468 petugas yang telah menjalani bimbingan teknis (Bimtek), menuai sorotan kritis.
Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah dan Praktisi Hukum, Abdul Haris, SH, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan uang rakyat secara transparan dan amanah.
Menurutnya, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak memang merupakan bagian dari kewajiban pemerintah. Namun, kewajiban tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya masyarakat yang terus dituntut untuk patuh membayar pajak. Pemerintah juga harus menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip amanah dalam mengelola uang rakyat. Sebelum menuntut masyarakat, pemerintah harus terlebih dahulu membuktikan bahwa setiap rupiah pajak benar-benar dikelola secara transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Abdul Haris.
DBH PKB Rp74 Miliar, Selisih Rp56,6 Miliar Dipertanyakan
Abdul Haris kembali mengingatkan persoalan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB) Kabupaten Kuningan yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Ia mempertanyakan perbedaan angka penerimaan DBH PKB yang disebut mencapai sekitar Rp74 miliar dengan keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang menyebut alokasi sekitar Rp17,4 miliar.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp56,6 miliar yang menurutnya membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.
“Kalau DBH PKB nilainya Rp74 miliar, sementara dari keterangan Kadis PUTR hanya sekitar Rp17,4 miliar, lalu bagaimana status dan peruntukan selisih Rp56,6 miliar tersebut? BPKAD harus menjelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen anggaran dan realisasi yang bisa diperiksa publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan, melainkan tuntutan atas keterbukaan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, apabila terdapat dana yang belum segera direalisasikan dan masih tersimpan di perbankan, pemerintah harus menjelaskan posisi kas, alasan penundaan penggunaan, serta pencatatan bunga atau jasa giro yang timbul.
“Uang rakyat jangan dibiarkan menjadi tanda tanya. Kalau memang ada dana yang mengendap di Bank Jabar, berapa jumlahnya, berapa lama, dan bagaimana pencatatan bunganya? Siapa yang menikmati dan ke mana masuknya? Semua harus bisa dijelaskan. Kalau perlu, DPRD membentuk Pansus untuk mengurai persoalan ini,” tandasnya.
Amanah Penggunaan Pajak Kendaraan Dipertanyakan, Jalan Masih Banyak Rusak
Persoalan yang lebih memprihatinkan, menurut Abdul Haris, adalah kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kuningan yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat.
Ia menyoroti amanah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penerimaan pajak kendaraan turut mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Namun, kenyataan di lapangan masih memperlihatkan banyak ruas jalan yang rusak. Penanganannya pun kerap hanya berupa penambalan, bukan perbaikan menyeluruh.
“Ini yang menjadi persoalan dan sangat miris. Pajak kendaraan sudah dipungut, DBH PKB juga sudah diterima pemerintah daerah, tetapi masyarakat masih banyak menjumpai jalan rusak. Kalau diperbaiki, sering kali hanya ditambal. Lalu bagaimana realisasi amanah penggunaan dana tersebut?” kritik Abdul Haris.
Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka berapa besar penerimaan DBH PKB, berapa yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, ruas jalan mana saja yang menjadi sasaran, serta berapa anggaran yang benar-benar sudah direalisasikan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek penagihan pajak, sementara manfaat dari pajak yang mereka bayarkan tidak dirasakan secara proporsional. Pemerintah harus bisa menunjukkan bukti konkret bahwa uang pajak kendaraan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan,” ujarnya.
Keluhan Masyarakat Hantara Menjadi Alarm Pemerintah
Abdul Haris juga mengaitkan persoalan tersebut dengan keluhan masyarakat Kecamatan Hantara yang sebelumnya mencuat melalui akun TikTok Taurus 64.
Dalam unggahan tersebut, masyarakat memperlihatkan kondisi jalan yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. Bahkan, muncul keluhan mengenai perbaikan jalan yang mengandalkan swadaya masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan imbauan membayar pajak, tetapi juga membutuhkan bukti nyata kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik dan pembangunan yang adil.
“Bagaimana masyarakat bisa memiliki kepercayaan penuh apabila mereka terus diminta membayar pajak, sementara persoalan infrastruktur di lingkungannya masih dikeluhkan dan bahkan harus ditangani melalui swadaya? Ini harus menjadi bahan introspeksi pemerintah,” ungkapnya.
Ia menilai, pajak bukan uang milik pejabat ataupun pemerintah, melainkan uang masyarakat yang pengelolaannya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ketidakpercayaan Publik Bisa Memicu Seruan Boikot Pajak
Abdul Haris mengingatkan bahwa persoalan transparansi pengelolaan pajak berpotensi memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Ketika pemerintah terus mengintensifkan penertiban kendaraan yang menunggak pajak, tetapi persoalan transparansi penggunaan DBH PKB belum dijelaskan secara memadai, bukan tidak mungkin muncul kekecewaan dan penolakan dari masyarakat.
Bahkan, ia melihat adanya potensi berkembangnya seruan boikot atau gerakan moral untuk menghentikan sementara pembayaran pajak kendaraan sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan pajak yang dianggap belum transparan.
“Jangan salahkan masyarakat apabila muncul kekecewaan. Ketika masyarakat melihat jalan masih rusak, perbaikan hanya tambal sulam, sementara pemerintah justru semakin gencar menagih pajak, maka yang muncul adalah pertanyaan tentang keadilan dan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila sampai muncul seruan stop bayar pajak, hal itu harus dibaca pemerintah sebagai alarm serius mengenai krisis kepercayaan publik, bukan sekadar persoalan rendahnya kesadaran wajib pajak.
“Saya tidak sedang mengajak masyarakat melanggar kewajiban perpajakan. Pajak tetap merupakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Tetapi pemerintah juga jangan menutup mata terhadap penyebab ketidakpercayaan itu. Jangan hanya menuntut masyarakat taat, sementara pemerintah belum menjawab secara terbuka bagaimana uang pajak dikelola dan apa hasilnya bagi rakyat,” jelasnya.
468 Petugas Harus Bekerja Profesional, Bukan Menjadi Alat Tekanan
Terkait pelibatan 468 petugas yang telah mengikuti Bimtek, Abdul Haris meminta agar pelaksanaan penyisiran kendaraan dilakukan secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan hukum.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme pendataan 21.430 kendaraan tersebut, apakah data tunggakan sudah diverifikasi, bagaimana prosedur pemberitahuan kepada pemilik kendaraan, serta bagaimana perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data.
“Jangan sampai angka 21.430 kendaraan langsung dijadikan dasar untuk melakukan tekanan kepada masyarakat tanpa verifikasi yang benar. Petugas harus memahami aturan, memberikan informasi yang jelas, dan mengedepankan pendekatan persuasif. Jangan ada tindakan sewenang-wenang,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai biaya pelaksanaan kegiatan, dasar penugasan 468 petugas, mekanisme pengawasan, serta hasil yang nantinya diperoleh dari kegiatan penyisiran tersebut.
DPRD dan APH Diminta Tidak Tinggal Diam
Lebih jauh, Abdul Haris meminta DPRD Kabupaten Kuningan menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap pengelolaan DBH PKB.
Menurutnya, DPRD harus meminta penjelasan terperinci kepada BPKAD dan Dinas PUTR mengenai penerimaan, pengalokasian, realisasi, hingga sisa dana yang belum digunakan.
Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemantauan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau perlu, persoalan ini dibawa ke Pansus DPRD. Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang pajaknya digunakan. Jangan sampai ada perbedaan angka puluhan miliar yang belum mendapatkan penjelasan memadai. APH juga wajib memantau sesuai kewenangannya agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Abdul Haris menilai, keteladanan pejabat publik juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat membayar pajak. Para pejabat dan aparatur pemerintah harus memastikan kewajiban perpajakan atas kendaraan pribadi mereka dipenuhi sesuai ketentuan.
“Jangan sampai masyarakat kecil diperiksa dan disisir kendaraannya, sementara pemerintah tidak menunjukkan keteladanan yang sama. Kepatuhan pajak harus dimulai dari kesadaran dan contoh nyata para penyelenggara pemerintahan,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus memahami bahwa membangun kesadaran membayar pajak tidak cukup dengan menerjunkan ratusan petugas. Yang jauh lebih penting adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang terbuka, pelayanan publik yang baik, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat.
“Jangan hanya sibuk menyisir kendaraan masyarakat yang menunggak pajak. Pemerintah juga harus berani menyisir dan membuka secara transparan ke mana uang pajak kendaraan yang sudah diterima selama ini digunakan. Kalau ingin masyarakat disiplin membayar pajak, bangun dahulu kepercayaan mereka. Buktikan bahwa pemerintah amanah dalam mengelola uang rakyat,” pungkas Abdul Haris.
Sebab, masyarakat bukan hanya berkewajiban membayar pajak. Masyarakat juga berhak mengetahui ke mana uang pajaknya digunakan dan apa manfaat nyata yang mereka terima.
*red







