Kuningan, faktainfokom.com
Pemilu masih jauh, tetapi dapur politik Kuningan 2029 disebut-sebut sudah mengepul. Bocornya gerakan sebuah tim yang diduga tengah merumuskan konfigurasi pemegang kekuasaan memunculkan pertanyaan yang lebih panas daripada sekadar nama kandidat: siapa yang sedang menyusun skenario, siapa yang menyediakan modal, dan siapa yang berharap memetik keuntungan setelah kursi kekuasaan berpindah tangan?
Manuver tersebut disebut-sebut tidak bergerak sendirian. Sejumlah kekuatan politik, tokoh berpengaruh, jaringan ekonomi dan kekuatan yang oleh sebagian kalangan disebut oligarki lokal diduga mulai merapat dan menghitung posisi. Jika benar, publik patut curiga terhadap satu hal: jangan-jangan yang sedang disiapkan bukan sekadar kandidat, melainkan paket kekuasaan.
Jika informasi itu benar, pertarungan Kuningan 2029 bukan lagi sekadar lomba mencari calon bupati atau wakil bupati. Yang sedang diperebutkan bisa jauh lebih besar: jaringan pengaruh, akses birokrasi, sumber daya politik, kepentingan ekonomi, dan arah kebijakan strategis daerah. Kursinya mungkin satu, tetapi kepentingan yang mengitarinya bisa berlapis-lapis.
Pengamat Politik Daerah dan Praktisi Hukum, Abdul Haris, SH., menilai dinamika tersebut harus dibaca secara kritis sejak dini.
Menurut Abdul Haris, pembentukan jejaring politik sebelum masa kontestasi bukan sesuatu yang aneh. Namun, persoalannya menjadi serius ketika konsolidasi kekuasaan diduga berkelindan dengan kepentingan ekonomi dan kebijakan publik.
“Kalau benar sudah ada tim yang merumuskan konfigurasi kekuasaan Kuningan 2029, jangan hanya tanya siapa calonnya. Tanya siapa yang merancang, siapa yang membiayai, siapa yang masuk di dalamnya, dan kepentingan apa yang akan dibawa ketika kekuasaan sudah didapat,” ujar Abdul Haris.
Ia mengatakan, politik yang sehat seharusnya membuka ruang kompetisi gagasan, bukan sekadar kompetisi modal dan jaringan.
“Jangan sampai rakyat hanya disuruh memilih wajah di bilik suara, sementara desain kekuasaannya sudah selesai dibuat di ruang tertutup. Kalau begitu, demokrasi hanya menyisakan panggung, sedangkan skenarionya ditulis oleh mereka yang tidak pernah meminta mandat kepada rakyat,” katanya.
Oligarki lokal: siapa bermain, siapa diuntungkan?
Istilah oligarki lokal pun mulai mencuat dalam membaca dinamika tersebut. Namun, Abdul Haris mengingatkan agar istilah itu tidak digunakan secara serampangan.
Menurutnya, keterlibatan pengusaha atau kelompok ekonomi dalam politik bukan otomatis sebuah pelanggaran. Yang menjadi persoalan adalah apabila kekuatan ekonomi tersebut kemudian memperoleh akses istimewa terhadap pengambilan keputusan publik.
“Kita tidak boleh asal menuduh seseorang sebagai oligarki. Tetapi kalau ada modal besar yang masuk ke arena politik dan kemudian muncul indikasi bahwa kebijakan publik diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu, itu harus diuji dan diawasi,” ujarnya.
Menurut dia, titik paling sensitif justru berada pada kebijakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, salah satunya tata ruang. Sebab, ketika politik bertemu modal dan kemudian bersinggungan dengan penentuan ruang, pertanyaan tentang siapa yang memperoleh keuntungan dari perubahan kebijakan menjadi tidak bisa dihindari.
RTRW: jangan sampai peta berubah menjadi karpet merah
Sorotan terhadap dinamika politik 2029 semakin menarik karena berlangsung bersamaan dengan pembahasan kebijakan tata ruang Kabupaten Kuningan. Di titik inilah publik perlu memasang lampu sorot lebih terang: jangan sampai pembahasan RTRW hanya menjadi urusan teknokratis di atas kertas, sementara di belakangnya ada kalkulasi ekonomi dan politik yang tidak pernah dibuka kepada masyarakat.
Perubahan atau penetapan zonasi dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang besar. Sebuah perubahan peruntukan kawasan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai ekonomi tanah serta membuka peluang investasi tertentu.
Karena itu, dugaan adanya kepentingan bisnis yang mencoba membaca atau memengaruhi arah pemetaan wilayah harus ditempatkan sebagai isu yang perlu diverifikasi secara terbuka, bukan langsung dianggap sebagai fakta.
Abdul Haris menilai DPRD dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses pembahasan RTRW berlangsung transparan.
“Tata ruang jangan sampai berubah menjadi karpet merah bagi kepentingan tertentu. Kalau ada jaringan politik yang dibangun hari ini, kemudian kebijakan ruang besok justru memberi keuntungan kepada jaringan yang sama, publik berhak bertanya keras. Jangan sampai peta wilayah menjadi alat untuk membayar utang politik,” katanya.
Ia menegaskan, setiap perubahan RTRW semestinya dapat dijelaskan secara rasional berdasarkan kajian teknis, kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, kebutuhan pembangunan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai peta wilayah berubah lebih cepat daripada kemampuan publik untuk mengawasinya,” ujar Abdul Haris.
Politik 2029: kampanye belum dimulai, transaksi isu sudah berembus?
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, sebelumnya juga menilai dinamika politik menuju 2029 perlu mendapat perhatian masyarakat.
Menurutnya, masyarakat jangan hanya dilibatkan ketika pencoblosan tiba. Publik harus memiliki ruang untuk mengetahui bagaimana sebuah konfigurasi kekuasaan dibangun sejak jauh hari.
«“Kalau memang ada tim yang sedang merumuskan siapa yang akan memegang kekuasaan Kuningan pada 2029, publik harus tahu apa agenda dan kepentingannya. Jangan sampai demokrasi hanya menjadi panggung lima tahunan, sementara keputusan strategis sudah ditentukan di ruang-ruang tertutup,” ujar Manap.
Abdul Haris berpandangan, dinamika tersebut berpotensi membuat konfigurasi politik Kuningan menjadi jauh lebih kompleks. Bahkan, jika dugaan konsolidasi itu benar, masyarakat perlu mewaspadai lahirnya politik transaksional yang bekerja jauh sebelum poster, baliho, dan deklarasi kandidat bermunculan.
Partai politik, tokoh lokal, kelompok masyarakat, jaringan birokrasi, pengusaha, keluarga politik, hingga kekuatan baru bisa saja mencari titik temu untuk membangun koalisi jangka panjang.
“Jangan berpikir politik 2029 baru dimulai ketika pendaftaran calon dibuka. Permainannya bisa sudah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya. Yang berbahaya adalah ketika konsolidasi politik berubah menjadi transaksi kepentingan dan rakyat baru mengetahuinya setelah semuanya terlambat,” katanya.
Siapa merancang, siapa menikmati, siapa membayar?
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya siapa yang akan menjadi kandidat pada 2029.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang sedang merancang konfigurasi tersebut, dari mana sumber kekuatannya, siapa yang berada di belakangnya, dan kepentingan apa yang akan memperoleh manfaat jika konfigurasi itu berhasil?
Publik juga patut mencermati apakah konsolidasi politik tersebut benar-benar untuk mencari pemimpin terbaik atau justru membangun sebuah mata rantai kekuasaan yang menghubungkan politik, birokrasi, modal, bisnis dan penguasaan ruang. Jika yang kedua terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar politik praktis, melainkan siapa yang akan mengendalikan arah daerah setelah memperoleh mandat rakyat.
Abdul Haris mengingatkan bahwa demokrasi akan kehilangan substansinya apabila masyarakat hanya diberi kesempatan memilih nama, sementara arah kebijakan telah ditentukan oleh kelompok yang tidak pernah muncul di hadapan publik.
“Kekuasaan itu bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang berdiri di belakang kursi, siapa yang punya akses ke pengambil keputusan, dan siapa yang akhirnya menikmati kebijakan,” tegasnya.
Karena itu, sebelum 2029 benar-benar tiba, publik Kuningan layak mengajukan satu pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar:
Apakah 2029 sedang dipersiapkan sebagai momentum perubahan untuk masyarakat Kuningan, atau diam-diam sedang dirancang sebagai proyek konsolidasi kekuasaan yang mempertemukan kepentingan politik dan ekonomi tertentu?
Jawabannya tidak boleh ditentukan oleh rumor.
Ia harus diuji melalui fakta, transparansi, rekam jejak, hubungan antarkekuatan, potensi konflik kepentingan, serta keberanian publik membongkar setiap keputusan strategis yang menyangkut masa depan Kuningan.
red
