Kuningan, faktainfokom.com
Slogan “Kuningan Melesat” yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam momentum Hari Jadi ke-528 kembali mendapat sorotan.
Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah sekaligus Praktisi Hukum, Abdul Haris, SH, menilai berbagai capaian yang disampaikan pemerintah perlu diuji secara objektif. Menurutnya, jangan sampai indikator yang sebenarnya dipengaruhi program pemerintah pusat kemudian seluruhnya diposisikan sebagai hasil terobosan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
“Jargon Kuningan Melesat itu baru enak didengar, tetapi belum tentu sudah bisa dirasakan masyarakat. Kita harus melihat indikator yang objektif dan bisa diukur,” kata Abdul Haris.
Menurutnya, salah satu klaim yang perlu dilihat secara lebih jernih adalah penurunan angka kemiskinan.
Ia mencatat angka kemiskinan Kuningan disebut turun dari 11,88 persen pada 2024 menjadi 10,44 persen pada 2025. Pada periode yang sama, sebanyak 34.804 penerima bantuan sosial, seperti PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya, disebut dicoret dari daftar penerima.
“Penurunan angka kemiskinan tentu merupakan kabar baik. Tetapi harus dilihat faktor penyebabnya. Banyak intervensi pengentasan kemiskinan merupakan program pemerintah pusat dengan sumber anggaran APBN. Jadi tidak tepat kalau seluruh penurunan itu kemudian dipersepsikan sebagai hasil terobosan Pemkab Kuningan,” ujarnya.
Abdul Haris menegaskan, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting, terutama dalam memastikan program pusat tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Pemkab tentu punya kontribusi dalam pelaksanaan dan pengawasan di daerah. Tetapi harus dibedakan antara program yang dibiayai APBN dengan program yang benar-benar merupakan kebijakan dan pembiayaan Pemkab,” katanya.
Penyerapan tenaga kerja dan keberadaan dapur MBG
Hal serupa, menurut Abdul Haris, perlu diterapkan dalam membaca angka penyerapan tenaga kerja.
Data yang disampaikan pemerintah menyebut pada 2025 terdapat 3.280 orang yang terserap dalam pekerjaan.
“Angka 3.280 orang itu bagus. Tetapi jangan berhenti pada angkanya. Kita harus tahu sumber penyerapan tenaga kerja tersebut,” ujarnya.
Abdul Haris menilai keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diperhitungkan karena program nasional tersebut melahirkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja melalui dapur-dapur SPPG serta rantai pasoknya.
“Dengan adanya dapur MBG, tentu ada tenaga kerja yang terserap. Ada pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, transportasi dan kegiatan pendukung lainnya. Itu merupakan dampak dari program pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN,” katanya.
Karena itu, menurut dia, Pemkab perlu menjelaskan secara transparan berapa penyerapan tenaga kerja yang benar-benar dihasilkan oleh program daerah dan berapa yang muncul akibat program pemerintah pusat maupun aktivitas ekonomi lainnya.
“Jangan semua angka penyerapan tenaga kerja langsung diklaim sebagai terobosan Pemkab. Harus jelas atribusinya,” tegas Abdul Haris.
Tiga juta wisatawan, di mana dampak ekonominya?
Abdul Haris juga mempertanyakan klaim lebih dari tiga juta kunjungan wisatawan pada 2025.
Menurutnya, angka kunjungan wisata harus dapat diverifikasi dan dikaitkan dengan dampak ekonomi yang nyata.
“Kalau benar ada tiga juta kunjungan wisatawan, pertanyaannya sederhana: apa bukti ekonominya?” kata Abdul Haris.
Ia mempertanyakan apakah angka tersebut tercermin dalam peningkatan transaksi usaha pariwisata, okupansi hotel, pendapatan pelaku UMKM, retribusi maupun penerimaan pajak daerah.
“Apakah ada korelasinya dengan penerimaan pajak daerah yang masuk ke Bapenda? Berapa kenaikannya dibandingkan tahun sebelumnya? Berapa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD?” ujarnya.
Menurut Abdul Haris, angka kunjungan tidak boleh hanya berhenti sebagai angka statistik.
“Orang datang ke Kuningan belum tentu uangnya tinggal di Kuningan. Bisa saja kunjungan tinggi, tetapi belanja wisatawannya rendah. Karena itu yang harus diukur bukan hanya jumlah orang yang datang, tetapi berapa nilai ekonomi yang tercipta dan berapa yang masuk menjadi pendapatan masyarakat serta PAD,” katanya.
Ia meminta pemerintah membuka metode penghitungan tiga juta kunjungan tersebut.
“Jangan sampai satu orang yang datang ke beberapa destinasi dihitung berkali-kali sebagai beberapa kunjungan. Metodologinya harus jelas supaya publik bisa menguji,” ujarnya.
Ukuran akhirnya: IPM
Abdul Haris menilai ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya mengandalkan banyaknya program, penghargaan, angka kunjungan wisatawan atau keberhasilan administratif.
Menurutnya, salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kalau pemerintah mengatakan Kuningan melesat, maka kita harus melihat apakah kualitas manusia Kuningan juga semakin baik. Pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat harus mengalami kemajuan,” katanya.
Ia mempertanyakan apakah berbagai program dan capaian yang diklaim pemerintah telah menghasilkan lompatan yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Terobosan pemerintah seharusnya terlihat pada indikator pembangunan manusia. Bukan hanya banyak program yang dilaksanakan, tetapi apakah manusia Kuningan menjadi lebih sehat, lebih berpendidikan dan memiliki standar hidup yang lebih baik,” ujarnya.Selasa (1/9/2026)
Menurut Abdul Haris, pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang menghasilkan perubahan struktural.
“Kalau setiap tahun kita hanya mendapatkan daftar program dan penghargaan, tetapi masyarakat masih mempertanyakan lapangan pekerjaan, daya beli, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan, maka pemerintah harus melakukan evaluasi,” katanya.
Jangan semua keberhasilan menjadi kredit pemerintah daerah
Abdul Haris kembali mengingatkan pentingnya membedakan antara capaian daerah dan capaian pemerintahan daerah.
“Ini penting. Capaian yang terjadi di Kabupaten Kuningan belum tentu seluruhnya disebabkan oleh kebijakan Pemkab Kuningan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan daerah merupakan hasil interaksi berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
“Ada APBN, ada APBD provinsi, ada APBD kabupaten, ada investasi swasta dan ada aktivitas ekonomi masyarakat. Semua berkontribusi. Karena itu jangan sampai semua angka positif yang muncul otomatis diklaim sebagai hasil terobosan Pemkab,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah justru akan terlihat lebih kredibel jika mampu menjelaskan kontribusinya secara terbuka.
“Kalau program pusat berkontribusi, katakan program pusat. Kalau Pemkab punya terobosan dan kontribusinya terukur, tampilkan datanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi,” ujarnya.
“Melesat” harus bisa dirasakan
Abdul Haris menilai slogan pembangunan tetap diperlukan sebagai motivasi, tetapi jargon tidak boleh menggantikan ukuran keberhasilan.
“Silakan menggunakan jargon Kuningan Melesat. Tetapi jargon harus dibuktikan dengan indikator yang bisa diverifikasi,” katanya.
Ia menyebut sedikitnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab pemerintah: berapa besar peningkatan pendapatan masyarakat, bagaimana perkembangan IPM, seberapa besar lapangan kerja yang benar-benar tercipta dari kebijakan Pemkab, berapa peningkatan PAD dari sektor pariwisata, serta seberapa besar dampak program daerah terhadap penurunan kemiskinan.
“Kalau semua itu bisa dijawab dengan data, masyarakat tentu akan percaya. Tetapi kalau yang disampaikan hanya angka-angka tanpa menjelaskan sumber, kontribusi dan dampaknya, publik wajar bertanya,” ujar Abdul Haris.
Menurutnya, momentum Hari Jadi ke-528 semestinya menjadi kesempatan melakukan evaluasi, bukan sekadar merayakan keberhasilan.
“Prestasi silakan diapresiasi. Program pemerintah pusat juga harus kita syukuri. Tetapi pemerintah daerah harus menunjukkan apa terobosan khas Kuningan yang benar-benar menghasilkan perubahan dan dapat diukur,” katanya.
Abdul Haris kembali menegaskan pandangannya mengenai slogan tersebut.
“Kuningan Melesat itu sekarang baru enak didengar. Tetapi kalau ingin disebut benar-benar melesat, harus ada bukti yang membuat rakyat bisa melihat, merasakan dan mengukurnya.”
Sebab pembangunan bukan tentang seberapa indah pemerintah menyusun angka, tetapi seberapa nyata angka itu mengubah kehidupan rakyat.
Red
