KUNINGAN, faktainfokom.com
Sebuah unggahan kembali muncul dari akun Facebook “Kuningan Viral”. Kali ini, akun tersebut memposting infografis berjudul “Pola Korupsi Kabupaten/Kota” yang menggambarkan dugaan alur korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Infografis itu menampilkan struktur mulai dari kepala daerah, kepala dinas, kabid, kasi, staf hingga operator, serta mencantumkan “pihak ketiga” sebagai bagian dari alur yang disebut berkaitan dengan penghubung, penyimpanan dan pembagian hasil. Bahkan terdapat keterangan “100% Raja”.
Unggahan tersebut memunculkan pertanyaan yang justru penting bagi publik:
Apakah infografis itu merupakan hasil penelitian mengenai praktik korupsi di Kabupaten Kuningan, atau sekadar ilustrasi mengenai pola korupsi yang secara umum dapat terjadi di berbagai daerah?
Sebab, dari materi yang dipublikasikan, tidak tampak keterangan mengenai peneliti, lembaga penelitian, lokasi penelitian, periode penelitian, metodologi, sumber data maupun kasus konkret yang menjadi dasar penyusunan infografis tersebut.
Di sinilah publik perlu membedakan antara materi edukasi antikorupsi dan hasil penelitian empiris.
Nama “Kuningan Viral” Tidak Otomatis Menjadi Bukti
Nama akun “Kuningan Viral” memang membawa identitas lokal. Namun, secara logika informasi, nama sebuah akun tidak dapat dijadikan bukti bahwa setiap materi yang diunggah merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuningan.
Terlebih, judul infografis yang diposting menggunakan istilah umum “Kabupaten/Kota”, bukan secara eksplisit menyebut “Kabupaten Kuningan”.
Karena itu, pengelola akun wajar jika dimintai penjelasan mengenai status materi tersebut.
Apakah ini hasil penelitian? Jika iya, siapa penelitinya, kapan dilakukan, di mana lokasinya, bagaimana metodologinya, dan apa sumber datanya?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk pembungkaman terhadap kritik. Justru sebaliknya, merupakan bagian dari verifikasi informasi publik.
Jika bukan penelitian, maka semestinya diberi keterangan bahwa materi tersebut merupakan ilustrasi, opini, bahan edukasi antikorupsi atau kompilasi pola korupsi secara umum.
Persoalan Korupsi di Kuningan Tetap Harus Diawasi
Ketiadaan sumber penelitian pada sebuah infografis tidak berarti persoalan korupsi di Kuningan harus diabaikan.
Kabupaten Kuningan memang memiliki berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah dan laporan mengenai dugaan penyimpangan yang telah diberitakan secara terbuka.
RRI pada Juli 2026, misalnya, memberitakan sorotan terhadap penggunaan dana Ganti Uang (GU) pada Disdikbud Kuningan Tahun Anggaran 2025 senilai sekitar Rp3,17 miliar, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK.
Sebelumnya, pada Juni 2026, RRI juga memberitakan adanya laporan LSM Frontal kepada kepolisian terkait dugaan pengondisian proyek APBD Kuningan. Namun, karena perkara tersebut masih berada pada ranah laporan atau dugaan, status tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai fakta pidana yang telah terbukti.
Justru karena isu pengelolaan anggaran dan dugaan korupsi merupakan persoalan serius, standar pembuktian harus semakin tinggi, bukan semakin rendah.
Kritik Antikorupsi Tidak Cukup dengan Infografis
Ada perbedaan besar antara pernyataan:
“Ini merupakan pola korupsi yang dapat terjadi di pemerintahan daerah.”
dengan:
“Ini merupakan pola korupsi yang terjadi di Kabupaten Kuningan.”
Pernyataan pertama dapat menjadi materi edukasi atau generalisasi, meskipun tetap idealnya memiliki sumber.
Pernyataan kedua merupakan klaim faktual yang membutuhkan bukti spesifik mengenai Kuningan.
Persoalannya semakin serius ketika sebuah infografis menggambarkan rantai yang sangat spesifik:
Bupati/Wali Kota → Kepala Dinas → Kabid → Kasi → Staf → Operator → Pihak Ketiga.
Jika struktur tersebut dimaksudkan sebagai gambaran praktik korupsi di Kuningan, publik berhak bertanya:
Kasusnya apa? OPD mana? Tahun berapa? Apa sumber datanya? Siapa yang diperiksa? Apa hasil auditnya? Dan apakah sudah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap?
Pertanyaan tersebut penting agar dugaan tidak berubah menjadi tuduhan dan ilustrasi tidak berubah menjadi klaim faktual.
Jangan Biarkan Publik Mengisi Kekosongan Informasi
Persoalan komunikasi publik bukan hanya mengenai benar atau salahnya sebuah informasi.
Informasi tanpa konteks juga dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Karena itu, apabila infografis tersebut merupakan hasil penelitian, sumber penelitian seharusnya dapat ditunjukkan.
Jika merupakan kompilasi berbagai perkara korupsi daerah, sumber kasusnya perlu disebutkan.
Jika hanya ilustrasi edukatif, statusnya perlu dinyatakan secara jelas.
Dan jika dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Kuningan, maka data yang mendukung klaim tersebut harus dibuka.
Publik tidak seharusnya dipaksa menebak.
Pada akhirnya, pertanyaan terhadap unggahan tersebut sangat sederhana:
“Pola korupsi siapa, berdasarkan penelitian siapa, dilakukan di mana, pada periode kapan, dan dibuktikan dengan data apa?”
Sampai sumber, metodologi dan basis datanya dapat diverifikasi, infografis “Pola Korupsi Kabupaten/Kota” lebih tepat dibaca sebagai gambaran umum atau materi edukasi mengenai modus korupsi di daerah, bukan sebagai bukti penelitian yang secara khusus membuktikan adanya pola tersebut di Kabupaten Kuningan.
Sebab dalam isu antikorupsi, ketajaman kritik tidak ditentukan oleh kerasnya istilah, melainkan oleh kualitas bukti yang dapat diverifikasi.
Viral belum tentu valid. Dan kritik yang valid justru tidak takut diuji dengan data.
Red
