Kunimgan, faktainfokom.com
Humas Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Santos Johar, menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tidak boleh sekadar menyatakan proyek geotermal Gunung Ciremai aman dan harus dilaksanakan karena berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika keamanan proyek menjadi alasan untuk melanjutkan pembangunan, ESDM harus membuktikannya melalui data ilmiah yang terbuka, terukur, dan dapat diuji secara independen oleh publik.
Menurut Santos, persoalan mendasar dalam polemik geotermal Ciremai adalah terbaliknya beban pembuktian. Masyarakat yang khawatir justru dituntut menunjukkan bukti bahaya, sementara pihak yang menyatakan proyek aman belum tentu membuka seluruh data yang menjadi dasar kesimpulannya.
“Jangan masyarakat yang diminta membuktikan geotermal berbahaya. ESDM yang menyatakan proyek ini aman, maka ESDM yang harus membuka data dan menunjukkan dasar ilmiahnya. Masyarakat berhak mengetahui apa yang akan dilakukan terhadap lingkungan tempat mereka hidup, bukan dipaksa percaya pada pernyataan sepihak,” tegas Santos.Senin ( 12/10/2026)
BUKA DATA SEBELUM PROYEK BERJALAN
Santos menegaskan bahwa belum adanya bukti dampak aktual bukan berarti proyek otomatis aman. Jika proyek belum berjalan, dampak operasional memang belum dapat diamati secara langsung. Justru karena itulah kajian risiko sebelum pelaksanaan harus dibuka dan diperiksa, bukan dijadikan alasan untuk meminta masyarakat menunggu sampai dampak terjadi.
Ia mendesak ESDM dan instansi terkait membuka sekurang-kurangnya enam kelompok data utama:
- Peta dan jumlah titik pengeboran: di mana setiap sumur akan dibangun dan seberapa dekat lokasinya dengan hutan, sumber air, habitat satwa, serta permukiman.
- Kedalaman dan metode pengeboran: bagaimana kegiatan dilakukan dan apa risiko geologi serta lingkungan yang telah diidentifikasi.
- Kebutuhan dan sumber air: berapa volume air yang dibutuhkan, dari mana air diperoleh, serta bagaimana kebutuhan tersebut memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat dan ekosistem.
- Lokasi dan luas pembangkit: berapa lahan yang dibutuhkan, bagaimana status lahannya, dan apa konsekuensi pembangunan terhadap kawasan sekitar.
- Peta seluruh infrastruktur pendukung: di mana jalan akses, jaringan pipa, dan jaringan transmisi akan dibangun serta bagaimana dampaknya terhadap kawasan hutan dan kehidupan warga.
- Kajian lingkungan dan risiko secara lengkap: apa potensi dampaknya, bagaimana risiko dinilai, apa langkah mitigasinya, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan.
“Jangan hanya menyampaikan bahwa geotermal adalah energi bersih. Kami meminta data spesifik tentang proyek di Ciremai. Tunjukkan titik pengeborannya, kedalamannya, kebutuhan airnya, luas lahan yang dibuka, jalur infrastrukturnya, dan hasil kajian risikonya. Dari situlah masyarakat bisa menilai apakah klaim keamanan itu benar-benar memiliki dasar,” ujar Santos.
SIAPA YANG MENJAMIN CIREMAI TIDAK TERGANGGU?
Santos mempertanyakan dasar jaminan keamanan proyek apabila masyarakat tidak diberi akses memadai terhadap data teknis dan kajian lingkungan yang relevan.
Menurutnya, Gunung Ciremai bukan sekadar persoalan air. Lingkungannya merupakan satu kesatuan ekosistem yang mencakup hutan, satwa liar, tanah, keanekaragaman hayati, dan manusia yang kehidupannya bergantung pada keberlanjutan alam.
Karena itu, pertanyaan publik bukan hanya apakah geotermal dapat menghasilkan listrik, melainkan juga: apa dasar ilmiah yang menjamin risiko terhadap keseluruhan ekosistem telah diidentifikasi dan dikelola secara memadai?
Santos menuntut agar setiap pernyataan mengenai keamanan proyek dapat ditelusuri pada data, metode kajian, asumsi yang digunakan, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Apabila masih terdapat ketidakpastian ilmiah, pemerintah harus menyampaikannya secara terbuka, bukan menutupinya dengan narasi bahwa proyek harus berjalan demi kepentingan nasional.
STATUS PSN BUKAN PENGGANTI BUKTI KEAMANAN
Bagi Santos, status Proyek Strategis Nasional tidak seharusnya dijadikan pengganti pembuktian ilmiah maupun alasan untuk mengabaikan pertanyaan masyarakat. Kepentingan pembangunan energi dan perlindungan lingkungan harus dinilai berdasarkan informasi yang dapat diperiksa secara objektif.
Ia juga menolak anggapan bahwa masyarakat yang ragu atau menolak otomatis bersikap arogan ataupun melanggar hukum. Menyampaikan kekhawatiran, meminta informasi, dan mempertanyakan risiko merupakan bagian dari partisipasi publik yang seharusnya dijawab melalui dialog dan keterbukaan.
Dalam negara demokratis, kata Santos, ketaatan terhadap hukum harus berjalan dua arah. Masyarakat wajib mematuhi hukum, tetapi pemerintah juga wajib menjalankan kewenangannya secara transparan, akuntabel, dan menghormati hak warga.
Ia menegaskan bahwa tuntutan keterlibatan masyarakat bukan berarti setiap proyek secara otomatis memerlukan persetujuan individual dari setiap warga. Tuntutannya adalah agar hak atas informasi, partisipasi publik yang bermakna, dan seluruh persyaratan hukum perlindungan lingkungan benar-benar dipenuhi.
FORMASI TEGASKAN TIGA TUNTUTAN
Santos Johar menegaskan FORMASI meminta pemerintah melakukan tiga hal utama:
- Buka seluruh data teknis dan hasil kajian lingkungan yang relevan kepada publik, termasuk peta pengeboran, kebutuhan air, tapak pembangkit, jalur infrastruktur, serta hasil penilaian risiko.
- Berikan kesempatan kepada ahli independen dan masyarakat untuk menguji kajian tersebut, menyampaikan keberatan, dan memperoleh jawaban berbasis data sebelum keputusan pelaksanaan dilanjutkan.
- Jangan menjadikan klaim keamanan atau status PSN sebagai alasan untuk mengabaikan ketidakpastian risiko dan keberatan warga. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan serta pemenuhan ketentuan hukum.
“Intinya sederhana: jangan meminta rakyat membuktikan bencana yang belum terjadi, sementara data yang seharusnya menjelaskan keamanan proyek belum dibuka secara memadai. Pemerintahlah yang harus menjelaskan, menunjukkan bukti, dan menjawab keraguan masyarakat. Jika geotermal Ciremai memang aman, buktikan dengan data, bukan sekadar pernyataan,” pungkas Santos Johar.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun melalui tekanan agar proyek diterima. Kepercayaan harus lahir dari keterbukaan, bukti ilmiah yang bisa diuji, dan kesediaan pemerintah mempertanggungjawabkan keputusan yang menyangkut masa depan lingkungan Gunung Ciremai.
Red
