Tragis! Relawan SPPG Kasturi Meninggal Dunia Usai Kecelakaan Kerja, Perlindungan dan Tanggung Jawab Pengelola Dipertanyakan

Kuningan, faktainfokom.com

Duka menyelimuti keluarga K H, warga Desa Kasturi RT 16 RW 03, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, yang meninggal dunia pada Minggu (15/11/2026), setelah mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan aktivitas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Kasturi.

Peristiwa tragis tersebut menyisakan persoalan serius mengenai perlindungan tenaga kerja, keselamatan kerja, jaminan pembiayaan pengobatan, hingga pertanggungjawaban pihak pengelola SPPG dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keterangan warga setempat, kecelakaan bermula ketika K H bekerja pada dini hari. Saat itu, korban sedang membawa wajan, kemudian terpeleset hingga menabrak panci besar yang digunakan untuk penggodokan air panas.

Akibat kejadian tersebut, air panas dari panci tumpah dan menyiram sekitar 80 persen bagian tubuh korban sehingga mengalami luka bakar serius.

Setelah kejadian, korban dilarikan ke RS Permata untuk mendapatkan perawatan medis selama beberapa hari. Namun, menurut informasi warga, korban kemudian dipulangkan karena persoalan masa kepesertaan BPJS yang disebut telah berakhir.

Ironisnya, setelah berada di rumah, kondisi luka korban dikabarkan mengalami infeksi serius hingga muncul belatung pada bagian luka. Keluarga kemudian kembali membawa korban ke RS Permata untuk mendapatkan penanganan medis.

Namun, belum genap sehari menjalani perawatan kembali, korban akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Minggu (15/11/2026).

Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan kerja biasa. Ada persoalan mendasar yang harus dijawab, terutama mengenai sejauh mana perlindungan terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan operasional SPPG.

Relawan Bukan Berarti Tanpa Perlindungan

Persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah status dan perlindungan tenaga kerja SPPG. Sebab, meskipun sebagian tenaga operasional disebut sebagai relawan, mereka tetap menjalankan aktivitas pekerjaan rutin dengan risiko kecelakaan yang nyata.

Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penegasan resminya pada 12 Mei 2026 menyatakan bahwa yayasan wajib memastikan pegawai dan relawan SPPG mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.

Dalam petunjuk teknis BGN juga diatur mengenai pelatihan dan pembekalan relawan, pemberian perlengkapan kerja, serta perlindungan asuransi kecelakaan kerja dan kesehatan.

Dengan demikian, status relawan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan dan perlindungan orang-orang yang menjalankan aktivitas operasional SPPG.

Pertanyaannya, apakah Kunah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak mulai bekerja? Apakah kepesertaannya masih aktif ketika kecelakaan terjadi? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh hak perlindungan tersebut terpenuhi?

Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelola SPPG?

Diketahui, SPPG Desa Kasturi tersebut merupakan unit yang dimiliki atau dikelola oleh pengusaha muda C Hi, yang juga dikenal bergerak dalam bidang usaha developer.

Keterlibatan pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan program MBG tentu harus diikuti dengan tanggung jawab terhadap keselamatan dan perlindungan seluruh tenaga operasionalnya.

Karena itu, pihak pengelola perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah persoalan berikut:

  1. Apakah K H telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak mulai bekerja di SPPG?
  2. Apakah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan korban masih aktif ketika kecelakaan terjadi?
  3. Apakah korban memperoleh pelatihan
    keselamatan kerja dan pembekalan penggunaan peralatan dapur berisiko tinggi?
  4. Apakah tersedia standar operasional prosedur (SOP) penanganan air panas, panci penggodokan berukuran besar, serta perlengkapan keselamatan kerja?
  5. Siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan pengobatan korban sejak kecelakaan hingga meninggal dunia?
  6. Apakah keluarga korban memperoleh santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, dan kompensasi lainnya?

Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan apakah pemulangan korban dari rumah sakit benar-benar disebabkan persoalan administrasi BPJS atau berdasarkan pertimbangan medis.

Persoalan tersebut perlu diklarifikasi melalui pihak rumah sakit, keluarga korban, dan dokumen pelayanan medis agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Satgas SPPG Jangan Hanya Mengawasi Hasil Produksi

Peristiwa ini juga menjadi momentum untuk mempertanyakan fungsi pengawasan Satgas SPPG di tingkat daerah maupun jajaran Badan Gizi Nasional.

Pengawasan SPPG semestinya tidak hanya berorientasi pada kualitas makanan, jumlah produksi, dan distribusi kepada penerima manfaat. Keselamatan para pekerja yang berada di dalam dapur juga merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

Terlebih, aktivitas pengolahan makanan dalam skala besar melibatkan penggunaan air mendidih, peralatan berukuran besar, kompor bertekanan tinggi, serta aktivitas kerja sejak dini hari.

Apabila tidak disertai standar keselamatan, pelatihan, pengawasan, dan perlengkapan kerja yang memadai, risiko kecelakaan dapat mengancam keselamatan para pekerja.

Satgas SPPG perlu menjelaskan sejauh mana pengawasan terhadap penerapan standar keselamatan kerja di SPPG Desa Kasturi. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan kelayakan dapur, identifikasi potensi bahaya, serta evaluasi terhadap sistem perlindungan tenaga operasional?

Jangan sampai pengawasan hanya berfokus pada keberhasilan distribusi makanan, sementara keselamatan orang-orang yang bekerja di balik program tersebut luput dari perhatian.

Dasar Hukum dan Hak Perlindungan Korban

Dalam perspektif hukum, persoalan ini berkaitan dengan sejumlah regulasi yang harus menjadi perhatian.

Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Regulasi ini mewajibkan pengelola tempat kerja memenuhi persyaratan keselamatan kerja, mencegah kecelakaan, menyediakan perlindungan, serta memastikan lingkungan kerja aman.

Kedua, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan ini mengatur hak pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta kewajiban pemberi kerja dalam memenuhi hak-hak ketenagakerjaan sesuai hubungan kerja yang sebenarnya.

Ketiga, PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2023.

Regulasi tersebut menjadi dasar perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Apabila kecelakaan K H memenuhi kriteria kecelakaan kerja dan persyaratan kepesertaan, keluarga korban berhak memperoleh manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu ditegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan dua program berbeda. Berakhirnya kepesertaan BPJS Kesehatan tidak otomatis menghapus hak Jaminan Kecelakaan Kerja apabila korban terdaftar dan memenuhi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

Disnaker dan APH Perlu Turun Tangan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan perlu segera melakukan pemeriksaan terhadap status hubungan kerja korban, pemenuhan hak-hak tenaga operasional, kepesertaan jaminan sosial, serta penerapan standar keselamatan kerja di SPPG Desa Kasturi.

BPJS Ketenagakerjaan juga perlu memastikan status kepesertaan K H dan menjelaskan hak-hak yang dapat diterima oleh ahli waris apabila kecelakaan tersebut memenuhi persyaratan sebagai kecelakaan kerja.

Sementara itu, Aparat Penegak Hukum (APH) perlu menelusuri apakah terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan yang berujung pada meninggalnya korban.

Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti, keterangan saksi, dokumen kepesertaan BPJS, catatan medis, serta kondisi keselamatan tempat kerja.

Pihak pengelola SPPG juga perlu memberikan penjelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap keluarga korban, termasuk biaya pengobatan, santunan, kompensasi, dan pendampingan yang semestinya diberikan.

Sebab, apabila seseorang mengalami kecelakaan ketika menjalankan tugas pekerjaan, persoalannya tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan belasungkawa.

Ada tanggung jawab perlindungan tenaga kerja yang harus diperiksa dan dipastikan pemenuhannya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang melibatkan banyak tenaga operasional. Karena itu, perlindungan terhadap pekerja harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaannya.

Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menyisakan persoalan keselamatan bagi orang-orang yang setiap hari bekerja di balik operasional dapur.

Keselamatan pekerja adalah hak, bukan kemurahan hati pengelola. Kematian K.H harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan tenaga kerja di seluruh SPPG, khususnya di Kabupaten Kuningan Jawa Barat

*red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *