Warga Kasturi Tolak Perpanjangan Izin Tower Protelindo, Desak Pemkab Kuningan Evaluasi hingga Cabut Izin Operasional

Kuningan, faktainfokom.com

Keberadaan tower telekomunikasi milik Provider Protelindo yang berlokasi di Desa Kasturi RT 16 RW 03, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, menuai penolakan dari masyarakat sekitar. Warga mempertanyakan aspek keselamatan, dampak lingkungan, serta proses perpanjangan izin operasional tower yang disebut-sebut tetap dilakukan meskipun sebelumnya telah mendapat penolakan tertulis dari masyarakat terdampak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tower tersebut mulai dibangun pada tahun 2014 dan langsung beroperasi. Sementara itu, kelengkapan perizinannya disebut baru dipenuhi pada tahun 2016. Pada tahun 2026, perusahaan kembali melakukan perpanjangan izin operasional.

Persoalan semakin mencuat setelah pada tahun 2025 masyarakat sekitar menyampaikan penolakan terhadap keberadaan tower tersebut. Penolakan itu dilatarbelakangi kekhawatiran warga terhadap potensi dampak radiasi elektromagnetik, keselamatan lingkungan permukiman, hingga dugaan gangguan terhadap peralatan elektronik milik masyarakat.

Sejumlah warga mengeluhkan adanya kerusakan perangkat elektronik, seperti televisi dan telepon seluler. Bahkan, terdapat keluhan bahwa ketika terjadi petir, lampu di rumah warga mengalami kerusakan atau terbakar. Meski demikian, hubungan sebab-akibat antara keberadaan tower dan kerusakan perangkat tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berkompeten.

Yang menjadi persoalan, menurut informasi warga, penolakan telah dituangkan dalam surat tertulis yang ditandatangani masyarakat dan dikirimkan kepada pihak perusahaan. Namun, hingga kini warga mengaku belum memperoleh tanggapan maupun penyelesaian yang memadai.

Masyarakat juga mempertanyakan proses perpanjangan izin operasional tahun 2026. Mereka menilai proses tersebut seharusnya tidak mengabaikan keberatan warga yang tinggal di sekitar lokasi tower.

Pemkab Kuningan Jangan Abaikan Aspirasi Warga

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya perangkat daerah yang membidangi perizinan, tata ruang, lingkungan hidup, dan pengawasan bangunan serta infrastruktur telekomunikasi.

Pemerintah daerah diminta membuka secara transparan dokumen perizinan tower Protelindo, mulai dari legalitas pembangunan tahun 2014, pemenuhan persyaratan perizinan tahun 2016, hingga proses perpanjangan izin pada tahun 2026.

Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan standar keselamatan konstruksi, sistem proteksi petir dan pembumian (grounding), serta pengukuran tingkat paparan medan elektromagnetik di sekitar permukiman oleh instansi atau lembaga teknis yang berwenang.

Hal tersebut penting agar kekhawatiran masyarakat tidak dibiarkan berkembang tanpa kepastian, sekaligus memastikan bahwa operasional tower benar-benar memenuhi ketentuan keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Aparat Penegak Hukum (APH) juga diharapkan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam proses pembangunan maupun perizinan operasional tower tersebut.

Evaluasi Izin, Kompensasi, hingga Kemungkinan Pencabutan

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak hanya menerima laporan administratif dari perusahaan, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar tower.

Mereka meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan operasional tower. Apabila ditemukan pelanggaran persyaratan perizinan, standar keselamatan, atau ketentuan teknis yang berlaku, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk penghentian sementara hingga pencabutan persetujuan atau perizinan apabila memenuhi dasar hukum.

Di sisi lain, persoalan dugaan kerusakan peralatan elektronik juga perlu ditelusuri secara objektif. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau aktivitas perusahaan, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jangan sampai masyarakat yang setiap hari hidup berdampingan dengan infrastruktur telekomunikasi justru harus menanggung sendiri risiko dan kerugian, sementara perusahaan terus menjalankan kegiatan usahanya.

Persoalan tower Protelindo di Desa Kasturi ini bukan semata-mata persoalan keberadaan infrastruktur telekomunikasi, melainkan juga menyangkut transparansi perizinan, tanggung jawab perusahaan, keselamatan lingkungan permukiman, serta hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan.

Kini, masyarakat menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Kuningan. Apakah keberatan warga akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan evaluasi terbuka, atau justru kembali berhenti sebagai surat penolakan yang tidak mendapatkan jawaban?

Faktainfokom.com akan terus mengawal persoalan ini demi transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Hal penting untuk memperkuat pemberitaan: Surat penolakan warga tahun 2025 dan dokumen perpanjangan izin tahun 2026 akan menjadi bukti penting. Saya juga menyarankan meminta penjelasan resmi dari DPMPTSP, DLH, Diskominfo, pemerintah Desa Kasturi, serta pihak Protelindo agar pemberitaan memiliki keberimbangan dan dasar verifikasi yang kuat.

*red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *