KUNINGAN, faktainfokom.com
Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat, Iwa Gunawan, mengapresiasi langkah tegas PDI Perjuangan (PDIP) yang melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan finansial maupun keuntungan material lainnya.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Dalam surat itu ditegaskan bahwa seluruh kader partai di tiga pilar struktural, legislatif, dan eksekutif dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengambil keuntungan dari pelaksanaan program MBG.
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, surat tersebut merupakan bentuk penegasan sikap partai dalam menjaga integritas serta mencegah potensi konflik kepentingan di tubuh organisasi.
Menanggapi hal itu, Iwa menilai instruksi tersebut sebagai langkah positif dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan awalnya.
“Kami memandang ini sebagai bentuk komitmen politik yang patut diapresiasi. Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat, bukan ruang untuk kepentingan bisnis atau keuntungan kelompok tertentu,” ujar Iwa, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, ketegasan partai politik sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan program yang bersumber dari anggaran negara. Ia menekankan bahwa pengawasan publik harus tetap berjalan agar implementasi MBG benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Iwa juga menilai langkah PDIP menjadi pesan moral bagi seluruh elemen politik agar tidak menjadikan program kerakyatan sebagai ladang komersialisasi.
“Integritas harus menjadi fondasi utama. Jika ada pelanggaran, sanksi organisasi maupun proses hukum harus ditegakkan. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan pemerintah dipertaruhkan dalam program sebesar ini,” tegasnya.
Sebelumnya, politisi PDIP Guntur Romli membenarkan adanya surat tersebut dan menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengizinkan kader terlibat dalam praktik bisnis MBG. Surat itu juga disebut sebagai respons atas pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, yang menyebut seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG.
Selain menyampaikan apresiasi, Iwa juga memberikan pandangan terkait pengelolaan program. Ia mengusulkan agar dana MBG dapat melibatkan orang tua siswa secara kolektif, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), maupun komunitas yang bergerak dalam penanganan stunting.
Menurutnya, pelibatan unsur masyarakat tersebut dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah tumpang tindih dengan program peningkatan gizi yang telah lebih dahulu berjalan di tingkat desa maupun kelurahan.
“Kalau dikelola secara partisipatif oleh orang tua atau kelompok PKK, dampaknya bisa lebih terasa dan tepat sasaran. Selain itu, kita juga dapat menghindari duplikasi program yang substansinya serupa,” ujarnya.
Ia menegaskan dukungan terhadap Program MBG sepanjang dijalankan secara benar, profesional, dan murni sebagai program kerakyatan yang bebas dari kepentingan politik praktis.
“Program ini sangat baik dan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Namun pelaksanaannya harus bersih, transparan, dan tidak bertabrakan dengan program lain yang sudah berjalan,” pungkasnya.
| red / anhad |
