Kuningan, faktainfokom.com
Ketua DPD KAWALI Kabupaten Kuningan, Yanyan Anugraha, menilai perdagangan karbon merupakan peluang strategis bagi Indonesia, khususnya daerah yang memiliki kawasan hutan dan jasa lingkungan seperti Kabupaten Kuningan. Namun, ia mengingatkan agar skema tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis pribadi.
Menurut Yanyan, berbagai program konservasi, mitigasi perubahan iklim, dan perdagangan karbon selama ini banyak didukung melalui skema hibah maupun pendanaan internasional, termasuk yang berasal dari Uni Eropa, Bank Dunia, maupun lembaga donor internasional lainnya. Karena itu, tata kelolanya harus benar-benar transparan dan akuntabel.Rabu ( 15/7/2026 )
“Betul, ini peluang besar. Tapi jangan sampai dana hibah internasional, khususnya yang berasal dari Uni Eropa, Bank Dunia, maupun lembaga donor lainnya, dimanfaatkan untuk memuluskan kepentingan usaha pribadi yang dikemas atas nama perdagangan karbon dan kepedulian terhadap lingkungan,” tegas Yanyan Anugraha.
Ia menegaskan, pendanaan internasional pada dasarnya bertujuan mendukung pelestarian lingkungan, penurunan emisi karbon, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap rupiah yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta kelestarian hutan.
Yanyan juga meminta pemerintah daerah, aparat pengawas, dan masyarakat sipil ikut mengawasi pelaksanaan setiap program yang didanai hibah internasional. Menurutnya, seluruh kerja sama harus dibuka secara transparan, mulai dari besaran pendanaan, pelaksana program, penerima manfaat, hingga hasil yang dicapai.
“Jangan sampai isu perubahan iklim dan perdagangan karbon dijadikan pintu masuk memperoleh pendanaan internasional, tetapi manfaat ekonominya hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Masyarakat yang menjaga kawasan hutan justru harus menjadi penerima manfaat utama dari program tersebut,” ujarnya.
KAWALI menegaskan dukungannya terhadap perdagangan karbon sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berlandaskan prinsip transparansi, bebas konflik kepentingan, dan benar-benar berorientasi pada pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
red
