Kuningan, faktainfokom.com
Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan yang menyebut pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dapat dilakukan saat hari libur karena “ini zaman digital, Bro” menuai apresiasi sekaligus kritik.
Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah dan Praktisi Hukum, Abdul Haris, menilai keberhasilan pencairan gaji ASN melalui sistem digital patut diapresiasi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi memang seharusnya mampu mempercepat pelayanan publik dan menjamin hak-hak ASN tetap terpenuhi tepat waktu.
Namun, ia mengingatkan agar jargon digitalisasi tidak berhenti sebagai narasi keberhasilan semata.
“Kalau memang benar ini zaman digital, saya mengapresiasi. Berarti pelayanan publik sudah mengikuti perkembangan teknologi. Tapi saya juga ingin bertanya, kalau benar ini zaman digital, kenapa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan masih banyak pengeluaran ATK yang nilainya fantastis, Bro?” kata Abdul Haris, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, esensi transformasi digital bukan hanya membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat, tetapi juga harus mampu menciptakan efisiensi belanja daerah. Dengan semakin luasnya penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan digital, arsip digital, dan sistem persuratan berbasis elektronik, semestinya kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dapat ditekan secara signifikan.
“Jangan sampai digitalisasi hanya muncul saat menyampaikan keberhasilan, tetapi pola belanja pemerintah masih seperti era administrasi manual. Kalau semuanya sudah digital, logikanya penggunaan kertas, tinta, map, hingga fotokopi juga harus menurun,” tegasnya.
Abdul Haris menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai besarnya belanja ATK yang masih muncul dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, transparansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat digitalisasi birokrasi.
“Publik tentu ingin melihat konsistensi. Jangan hanya prosesnya yang digital, tetapi anggarannya masih boros. Transformasi digital harus diukur dari efisiensi yang dihasilkan, bukan hanya dari kecepatan transfer gaji ASN,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kuningan menjadikan digitalisasi sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja operasional yang masih dapat dihemat. Efisiensi tersebut, lanjutnya, akan lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Digitalisasi bukan sekadar slogan atau pencitraan. Ukurannya sederhana, apakah mampu memangkas biaya administrasi, meningkatkan transparansi, dan membuat penggunaan uang rakyat semakin efektif. Kalau itu belum terlihat, maka wajar publik bertanya: benarkah kita sudah sepenuhnya memasuki era digital, Bro?” pungkas Abdul Haris.
red
