TANGGAMUS, faktainfokom.com
Jabatan bukan hadiah, bukan pula sekadar kenaikan kelas dalam birokrasi. Jabatan adalah amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Pesan itulah yang ditegaskan Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H. saat melantik dan mengambil sumpah/janji 78 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Rabu (26/8/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotaagung itu bukan sekadar agenda rotasi dan pengisian jabatan. Di balik puluhan nama yang bergeser dan menerima mandat baru, terdapat satu tuntutan besar: mampukah wajah baru birokrasi Tanggamus bekerja lurus ketika berhadapan dengan kepentingan, tekanan, dan tuntutan masyarakat?
Sebanyak 78 pejabat yang dilantik terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas hingga Kepala UPTD Puskesmas.
Hadir dalam agenda tersebut Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta para Camat.
Jabatan Bukan Sekadar Kursi
Bupati Saleh Asnawi menegaskan, pelantikan merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan karier ASN sekaligus upaya memenuhi kebutuhan organisasi agar pemerintahan berjalan efektif, profesional dan berkesinambungan.
Namun, menurutnya, jabatan tidak boleh dimaknai sebatas posisi dalam struktur pemerintahan.
“Jabatan yang kalian emban bukanlah sekadar kedudukan dalam struktur organisasi. Di balik itu terdapat amanah dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan organisasi, tetapi juga kepada masyarakat dan tentunya kepada Allah SWT,” tegas Saleh.
Pernyataan itu menjadi garis merah bagi para pejabat yang baru dilantik.
Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat.
Karena itu, seluruh pejabat diminta mengedepankan integritas, profesionalisme, disiplin serta kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.
Empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dalam pelantikan tersebut, empat pejabat mendapat amanah pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Mereka yakni Arpin, S.Pd., M.M. sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Hendra Wijaya Mega, S.T., M.T., M.M. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dharma Saputra, S.E., M.H. sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; serta Ir. Belli Pahlupi, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Bupati meminta pejabat pimpinan tinggi pratama tidak terjebak dalam pola kerja administratif dan rutinitas semata.
“Jangan hanya berorientasi pada rutinitas. Saudara harus mampu melihat persoalan secara lebih luas, membaca tantangan ke depan, membangun inovasi, serta memastikan seluruh jajaran bekerja dalam satu arah dan satu tujuan,” ujarnya.
Pesan tersebut menempatkan pejabat tinggi bukan hanya sebagai pengelola administrasi, tetapi sebagai penggerak perubahan birokrasi.
14 Camat Dapat Mandat, Wajib Jadi Penggerak di Wilayah
Perubahan juga terjadi di tingkat kecamatan. Sebanyak 14 camat dilantik untuk menjalankan amanah pemerintahan di wilayah masing-masing.
Mereka adalah:
Ali Imron, S.H., M.M. — Camat Wonosobo
Aguslan, S.Sos. — Camat Cukuh Balak
Eko Setiono, S.E., M.M. — Camat Gisting
Iskandar, S.Ag., M.Pdi. — Camat Kelumbayan
Nurdiansyah, S.STP., M.Si. — Camat Kelumbayan Barat
Edi Yulian, S.E., M.M. — Camat Pematang Sawa
Romas Yadi, S.Sos., M.M. — Camat Pugung
Yusmanto Agung, S.E. — Camat Semaka
Joni Repi, S.E., M.M. — Camat Pulau Panggung
Senen, S.P., S.Pd. — Camat Sumberejo
Edwin Syah, S.E., M.M. — Camat Air Naningan
Enie Yusnita Linda, S.E. — Camat Ulu Belu
Sujono, S.E. — Camat Bandar Negeri Semuong
Sarif Hidayat Bangsawan, S.STP., M.Si. — Camat Kota Agung Barat.
Bupati menegaskan, camat memiliki posisi strategis sebagai koordinator pemerintahan di tingkat kecamatan sekaligus menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
“Camat memiliki peran strategis sebagai koordinator yang akan mengkoordinasikan seluruh elemen pemerintahan di tingkat kecamatan,” kata Saleh.
Tak berhenti pada pelantikan, para camat juga diminta segera mengikuti Pelatihan Kepamongprajaan guna memperkuat kapasitas dan keterampilan dalam menjalankan tugas.
Birokrasi Dituntut Tak Hanya Duduk di Belakang Meja
Sejumlah pejabat administrator dan pengawas juga menerima mandat baru, di antaranya Riswanda Djunaidi, S.E., M.M. sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja; Ristika Trianita, S.STP., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga; Henri Fatra, S.T., M.M. sebagai Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Tenaga Kerja.
Kemudian Ricardo Putrayasa, S.A.B. sebagai Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dhani Riza Efriansyah, S.T. sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian; Erlan Deni Saputra, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satpol PP; serta sejumlah pejabat lainnya.
Pelantikan juga mencakup jabatan pada sektor pertanian, pariwisata, komunikasi dan informatika, perpustakaan dan kearsipan, olahraga, perikanan hingga RSUD Batin Mangunang.
Totalnya tetap mencapai 78 pejabat yang menerima amanah pada berbagai tingkatan jabatan.
13 Kepala Puskesmas Ikut Dilantik
Sektor pelayanan kesehatan juga mendapat perhatian. Sebanyak 13 Kepala UPTD Puskesmas dilantik.
Mereka yakni Beny Heranista untuk Puskesmas Air Naningan, Bdn. Maritha untuk Puskesmas Kota Agung, dr. Inten Kumala Sari untuk Puskesmas Gisting, Fran Adrian untuk Puskesmas Wonosobo, Ns. Meli Sugiarti untuk Puskesmas Gunung Sari, Supriyanto untuk Puskesmas Ngarip, Eni Sapriani MD untuk Puskesmas Margoyoso, Bdn. Diana untuk Puskesmas Martanda, dr. Tri Ayuni Laraswati untuk Puskesmas Way Nipah, dr. Indah Pratiwi untuk Puskesmas Talang Padang, dr. Vinda Rhendia untuk Puskesmas Sanggi, dr. Ice Malahani Indha Wulan untuk Puskesmas Bulok Sukamara, serta dr. Neli Widiastuti untuk Puskesmas Sumanda.
Khusus para kepala Puskesmas, Bupati meminta agar segera mengikuti Pelatihan Manajemen Puskesmas.
BKPSDM bersama Dinas Kesehatan diminta memfasilitasi pelaksanaan pelatihan tersebut agar para pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kemampuan manajerial yang semakin kuat.
“Jalan Lurus” Bukan Sekadar Slogan
Di sinilah pesan utama Bupati Saleh Asnawi menemukan tekanannya.
Ia menegaskan sedikitnya empat hal utama yang harus menjadi pegangan para pejabat yang baru dilantik: menjaga integritas, loyalitas dan profesionalisme; memperkuat budaya kerja “Jalan Lurus”; meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi, percepatan kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi; serta membangun sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab dan istiqomah dalam pengabdian,” pesannya.
“Jalan Lurus” dengan demikian bukan sekadar kalimat yang terdengar indah dalam sambutan pelantikan. Ia adalah standar moral yang harus terlihat dalam keputusan, pelayanan, penggunaan kewenangan dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang duduk di kursi kekuasaan.
Masyarakat membutuhkan birokrat yang hadir ketika dibutuhkan, bekerja ketika dituntut, cepat ketika persoalan datang, dan tetap lurus ketika godaan untuk menyimpang terbuka di depan mata.
Bupati Saleh Asnawi berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu memberikan dedikasi terbaik dan menjadikan jabatan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus.
“Laksanakan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab, berikan dedikasi dan loyalitas terbaik,” pungkasnya.
Kini, sumpah jabatan telah diucapkan. Kursi telah diduduki. Mandat telah diberikan. Tinggal satu hal yang akan diuji oleh waktu: apakah budaya “Jalan Lurus” benar-benar menjadi perilaku dalam birokrasi Tanggamus, atau berhenti sebagai slogan di ruang pelantikan?
Sahroni
