Ujang Jenggo dari LMP: Kalau Perlu Semua Anggota DPRD yang Terlibat di-PAW-kan. Kajari Kuningan: Masukan Ini Jadi Bahan Sharing bagi Kami.
Kuningan, faktainfokom.com
Audiensi terkait penanganan kasus tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, Rabu (12/11/2026), memunculkan sejumlah desakan agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pihak penerima tunjangan, tetapi juga menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengajuan, verifikasi, pertimbangan hukum, hingga penetapan kebijakan.
Dalam audiensi tersebut, Nana Barak meminta Kejaksaan Negeri Kuningan memeriksa Kepala Bagian Hukum serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni Sekretaris Daerah (Sekda) yang menjabat pada saat proses tersebut berlangsung.
Menurut Nana Barak, pemeriksaan terhadap kedua pihak tersebut penting karena terdapat tahapan verifikasi setelah usulan diajukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD berdasarkan perhitungan appraisal.
“Saya meminta agar Kejaksaan memeriksa Kabag Hukum dan Ketua TAPD, yaitu Sekda pada saat itu, sebagai tim verifikator setelah diajukan oleh Banggar berdasarkan perhitungan appraisal,” tegas Nana Barak dalam audiensi tersebut.
Desakan lebih keras disampaikan Ujang Jenggo dari Laskar Merah Putih (LMP). Ia bahkan mengusulkan agar seluruh anggota DPRD yang terlibat dalam persoalan tunjangan tersebut dikenai konsekuensi politik berupa pergantian antarwaktu (PAW).
“Kalau perlu semua anggota DPRD yang terlibat di-PAW-kan,” tegas Ujang Jenggo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya tuntutan pertanggungjawaban politik terhadap anggota DPRD yang diduga terlibat. Meski demikian, proses PAW tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum.
KAJARI: MASUKAN INI JADI BAHAN SHARING
Menanggapi audiensi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas kedatangan dan berbagai masukan yang disampaikan peserta audiensi.
“Terima kasih atas audiensi rekan-rekan. Masukan-masukan ini jadi bahan sharing buat kami,” ujar Yustina Engelin Kalangit.
Pernyataan Kajari tersebut menjadi respons atas berbagai pandangan dan masukan peserta audiensi mengenai penanganan perkara tunjangan DPRD Kuningan.
JANGAN HANYA PERIKSA PENERIMA, TELUSURI PROSES KEBIJAKANNYA
Substansi penting yang mengemuka dalam audiensi ini adalah perlunya mengurai secara menyeluruh rantai pengambilan keputusan dalam penetapan tunjangan DPRD.
Proses penganggaran tidak berhenti pada usulan Banggar. Ada tahapan verifikasi, pertimbangan hukum, penganggaran, penetapan kebijakan, hingga realisasi pembayaran. Setiap tahapan harus ditelusuri berdasarkan dokumen, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Karena itu, Kejaksaan diharapkan tidak hanya memeriksa dokumen hasil akhir, tetapi juga mengungkap siapa yang mengusulkan, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang memberikan pertimbangan hukum, siapa yang menetapkan kebijakan, serta siapa yang memerintahkan pembayaran.
Termasuk menelusuri peran Sekda selaku Ketua TAPD dan Bagian Hukum dalam proses yang menjadi dasar penetapan tunjangan tersebut.
Pada akhirnya, pengungkapan perkara ini tidak cukup hanya melihat siapa yang menerima uang. Penegak hukum juga perlu menelusuri bagaimana kebijakan itu lahir, siapa yang memproses, siapa yang menetapkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Publik kini menunggu tindak lanjut Kejaksaan Negeri Kuningan. Sebab, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang daerah menuntut kejelasan tanggung jawab dari seluruh pihak sesuai peran dan kewenangannya.
*red
