Jika Terbukti Menambang Tanpa Izin, Pasal 158 UU Minerba Mengancam Pidana Penjara 5 Tahun dan Denda Maksimal Rp100 Miliar
Kuningan, faktainfokom.com
Dugaan masih berlangsungnya aktivitas penambangan pasir di Desa Sindangsuka, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, mulai memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Aktivitas yang dikabarkan dikelola oleh PT Patriot Bangun Karya tersebut kini menjadi sorotan, terutama menyangkut legalitas perizinan dan pengawasan aparat terhadap kegiatan pertambangan.
Masyarakat mempertanyakan, apakah aktivitas penambangan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan? Jika memang legal, mengapa tidak ada penjelasan terbuka mengenai dasar perizinan, luas wilayah tambang, titik koordinat, serta dokumen lingkungan yang menjadi dasar operasionalnya?
Sebaliknya, jika kegiatan tersebut tidak memiliki izin yang dipersyaratkan, atas dasar apa aktivitas penambangan masih dapat berlangsung?
Ini bukan persoalan sepele. Pertambangan merupakan kegiatan usaha yang secara hukum wajib tunduk pada ketentuan perizinan, pengawasan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup.
DASAR HUKUMNYA JELAS, BUKAN SEKADAR IMBAUAN
Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selanjutnya, kegiatan pertambangan mineral dan batuan diatur melalui:
- UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025.
- UU Nomor 3 Tahun 2020, yang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Minerba, termasuk ketentuan pidana pertambangan tanpa izin.
- PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.
Dalam Pasal 35 UU Minerba, kegiatan usaha pertambangan wajib dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk komoditas pasir dan material batuan, jenis izin yang harus diperiksa disesuaikan dengan klasifikasi komoditas dan bentuk kegiatan usahanya, termasuk kemungkinan IUP atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
PASAL 158: ANCAMAN PIDANA LIMA TAHUN DAN DENDA RP100 MILIAR
Hal yang harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum adalah ketentuan Pasal 158 UU Minerba sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020.
Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan:
- Penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- Denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
Bukan hanya pelaku penambangan. Pasal 161 UU Minerba juga mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral dan batuan yang tidak berasal dari pemegang izin yang dipersyaratkan.
Dengan demikian, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada operator alat berat di lapangan. Rantai kegiatan usaha, pihak yang bertanggung jawab, sumber material, pengangkutan, hingga penjualan juga patut ditelusuri sesuai ketentuan hukum.
APH HARUS PERIKSA, JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN MASYARAKAT
Masyarakat berharap Polres Kuningan, Polda Jawa Barat, serta Kejaksaan Negeri Kuningan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Aparat perlu melakukan pemeriksaan lapangan dan berkoordinasi dengan instansi teknis yang berwenang untuk memastikan beberapa hal penting:
- Apakah PT Patriot Bangun Karya benar merupakan pengelola atau penanggung jawab aktivitas penambangan tersebut?
- Apakah perusahaan memiliki IUP atau SIPB yang sah sesuai jenis komoditas dan kegiatan pertambangannya?
- Apakah lokasi penambangan sesuai dengan wilayah dan titik koordinat yang tercantum dalam dokumen izin?
- Apakah dokumen persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan lingkungan telah dipenuhi?
- Apakah kegiatan penambangan, pengangkutan, serta penjualan material telah sesuai dengan ketentuan perizinan?
- Apakah terdapat potensi kerusakan lingkungan, gangguan jalan, atau dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar?
Pemeriksaan tersebut penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi sekaligus memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS
Persoalan tambang pasir di Sindangsuka tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kepastian. Negara memiliki instrumen hukum yang jelas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan.
Jika terbukti melanggar, proses hukum harus berjalan. Jika memiliki izin, dokumen legalitas dan kepatuhan operasionalnya perlu dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Masyarakat hanya menghendaki kepastian hukum dan penegakan aturan yang berlaku bagi siapa pun.
Jangan sampai aktivitas pertambangan yang diduga bermasalah terus berjalan, sementara masyarakat hanya disuguhi wacana pengawasan dan penegakan hukum.
Pertanyaan publik kepada APH: Apakah aparat sudah memeriksa legalitas aktivitas tambang pasir di Desa Sindangsuka? Jika belum, kapan pemeriksaan dilakukan?
Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji penegakan hukum.
Hukum pertambangan bukan hanya berlaku bagi masyarakat kecil, tetapi juga harus ditegakkan terhadap badan usaha dan siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT Patriot Bangun Karya maupun instansi pemerintah terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
*red
