Jakarta, faktainfokom.com
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mempercepat upaya mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya masyarakat di wilayah perbatasan yang bekerja di Malaysia melalui skema Special Border Treatment (SBT).
Setelah menerima rekomendasi kebijakan perlindungan PMI di wilayah perbatasan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Pemkab Kepulauan Meranti dalam hal ini Wakil Bupati Muzamil Baharudin, kini melanjutkan langkah konkret dengan mematangkan persiapan kerja sama bersama pihak Malaysia.
Upaya tersebut dilakukannya melalui pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Herdaus, S.H., M.H, di kantor kementerian tersebut, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas pematangan rancangan perjanjian kerja sama terkait penerapan skema SBT yang nantinya akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pihak Malaysia.

Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan yang telah diterima sebelumnya, sekaligus upaya mempercepat terwujudnya kesepakatan kerja sama lintas negara dalam memberikan perlindungan bagi PMI asal Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun.
Melalui skema SBT, diharapkan para pekerja migran asal wilayah perbatasan yang bekerja di Malaysia memperoleh akses bekerja melalui mekanisme yang legal, kepastian kerja, serta perlindungan hukum yang lebih jelas dan sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan.
Pemkab Kepulauan Meranti berharap, dengan semakin matangnya rancangan perjanjian kerja sama tersebut, proses pembahasan dan kesepakatan dengan pemerintah Malaysia dapat segera ditindaklanjuti hingga terealisasi.
Sekedar informasi sehari sebelumnya Wabup. Muzamil untuk agenda yang sama juga telah melakukan pertemuan dengan Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H.. Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden.
Dengan demikian, perjuangan menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi PMI perbatasan tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan melalui mekanisme kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kepulauan Meranti yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dengan menjadi PMI di Malaysia. (miswan)







