Kuningan, faktainfokom.com
Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) membuka babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Regulasi yang terdiri atas 74 pasal tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk menelusuri dan mengambil alih aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, pengesahan regulasi tersebut juga memunculkan pertanyaan penting di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: bagaimana transparansi dan pengawasan terhadap kekayaan pejabat publik yang diduga tidak sebanding dengan profil penghasilan maupun sumber pendapatan resminya?
Pengamat kebijakan pemerintah daerah dan praktisi hukum, Abdul Haris, SH, menilai momentum pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku. Negara juga harus mampu menelusuri dan memulihkan aset yang berasal dari hasil kejahatan.
Menurutnya, transparansi kekayaan pejabat publik merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Jangan sampai setelah UU Perampasan Aset disahkan, perhatian publik hanya tertuju pada kasus-kasus besar di tingkat nasional. Pemerintah daerah juga harus menjadi bagian dari pengawasan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kekayaan pejabat publik diperoleh, apakah sesuai dengan penghasilan resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” menjadi pokok perhatian yang disorot dalam persoalan tersebut.
Aset Pejabat Kuningan Perlu Diawasi
Abdul Haris menilai Kabupaten Kuningan juga perlu memperkuat keterbukaan informasi mengenai kekayaan penyelenggara negara, terutama melalui mekanisme pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurutnya, apabila terdapat aset pejabat yang menimbulkan pertanyaan karena diduga tidak sebanding dengan profil penghasilan atau sumber pendapatan yang sah, hal tersebut dapat menjadi alasan bagi masyarakat untuk meminta klarifikasi dan mendorong pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
“Pertanyaannya sederhana, apakah seluruh aset yang dimiliki pejabat daerah sudah dilaporkan secara benar? Apakah asal-usul perolehannya bisa dijelaskan? Jika ada indikasi ketidakwajaran, jangan berhenti pada perdebatan di ruang publik. Harus ada penelusuran berdasarkan data dan mekanisme hukum,” menjadi substansi kritik yang perlu dijawab melalui keterbukaan pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa kepemilikan aset dalam jumlah besar tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Namun, apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara kekayaan dan sumber penghasilan, aparat yang berwenang perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Jangan Sampai UU Hanya Tajam ke Bawah
Lebih jauh, Abdul Haris menekankan pentingnya penerapan hukum yang setara. UU Perampasan Aset tidak boleh menjadi instrumen yang hanya menyasar kelompok tertentu, sementara dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan justru tidak tersentuh.
“Jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi senjata bagi penegak hukum terhadap masyarakat kecil, sementara kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana justru tidak pernah ditelusuri ketika menyangkut pejabat atau orang-orang yang memiliki kekuasaan,” menjadi pesan kritis yang relevan dalam pengawasan pelaksanaan regulasi tersebut.
Ia berharap aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi dalam menelusuri dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perolehan kekayaan tidak sah.
74 Pasal dan Mekanisme Perampasan Aset
Sebagaimana diberitakan dalam publikasi resmi JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI, UU Perampasan Aset disahkan melalui Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan regulasi tersebut menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan jumlah pasal berkembang dari semula 67 menjadi 74 pasal.
Salah satu substansi pentingnya adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.
Mekanisme tersebut tetap melalui prosedur hukum, termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan pengadilan.
Regulasi ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Publik Kuningan Diminta Tidak Berhenti Mengawasi
Bagi Abdul Haris, pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya transparansi di lingkungan pemerintahan daerah.
Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui besaran anggaran yang dikelola pemerintah, tetapi juga perlu memiliki akses terhadap informasi dan mekanisme pengawasan atas penyelenggaraan kekuasaan publik.
“Kalau pemerintah benar-benar bersih, tidak perlu takut terhadap transparansi. Pejabat yang memperoleh kekayaan dari sumber yang sah tentu dapat menjelaskan asal-usulnya. Sebaliknya, jika ditemukan indikasi penyimpangan, harus ada keberanian untuk mengusutnya sesuai hukum,” tegasnya.
Ia berharap pengawasan terhadap kekayaan pejabat di Kabupaten Kuningan dilakukan secara objektif, berbasis data, dan tidak dijadikan alat untuk menyerang pribadi atau kepentingan politik tertentu.
Pada akhirnya, UU Perampasan Aset tidak hanya akan diuji dari banyaknya aset yang berhasil disita negara, tetapi juga dari konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Pertanyaan yang kini patut menjadi perhatian publik Kuningan: apakah seluruh kekayaan pejabat daerah telah dilaporkan secara transparan, dan apakah setiap aset yang sumber perolehannya dipertanyakan sudah pernah ditelusuri oleh lembaga berwenang?
Sebab, jabatan publik bukanlah ruang untuk menikmati kekuasaan tanpa pengawasan. Setiap kekayaan yang berasal dari tindak pidana harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum.
*red







