Kuningan, faktainfokom.com
Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, mempertanyakan realisasi program penataan taman desa yang disebut-sebut mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta untuk setiap desa di Kabupaten Kuningan.
Menurut Manap, program tersebut bukan lagi informasi baru. Namun, hingga kini dirinya masih mempertanyakan sejauh mana pelaksanaannya. Sebab, berdasarkan pengamatannya di sejumlah desa, belum terlihat pembangunan taman sebagaimana yang dijanjikan dalam program tersebut.
“Desa mana saja yang sudah mendapatkan program itu? Sudah sejauh mana pelaksanaannya? Ini kan sudah lama diinformasikan. Tetapi ketika kita melihat langsung ke beberapa desa, kok belum terlihat pembangunan taman. Kalau begitu, uangnya ada di mana?” tegas Manap.
Ia menilai, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan besaran anggaran atau mengumumkan program kepada publik. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan program tersebut benar-benar direalisasikan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Manap meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan membuka informasi secara transparan mengenai desa-desa penerima program, sumber anggaran, mekanisme penyaluran, tahapan pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Menurutnya, apabila anggaran Rp300 juta per desa memang sudah dialokasikan atau disalurkan, pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka apakah dana tersebut sudah masuk ke rekening desa, masih dalam proses pencairan, atau telah digunakan untuk kegiatan penataan taman.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka Rp300 juta per desa, tetapi tidak mengetahui realisasi dan bentuk pekerjaannya. Publik berhak tahu karena ini menyangkut uang negara yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administrasi. Pemerintah wajib memastikan setiap rupiah anggaran memiliki kejelasan peruntukan, bukti pelaksanaan, serta hasil pekerjaan yang bisa diperiksa masyarakat.
FORMASI, lanjut Manap, mendorong agar instansi terkait segera menyampaikan data realisasi program tersebut secara terbuka. Jika terdapat desa yang belum melaksanakan pembangunan, pemerintah harus menjelaskan penyebab dan kendalanya.
“Jangan sampai program bagus hanya berhenti pada pemberitaan dan janji anggaran. Kalau memang sudah berjalan, tunjukkan hasilnya. Kalau belum, jelaskan kendalanya. Dan kalau uangnya sudah dicairkan, harus jelas digunakan untuk apa,” pungkasnya.
Bagi FORMASI, persoalan ini bukan semata-mata tentang pembangunan taman desa, melainkan menyangkut integritas tata kelola keuangan daerah. Sebab, anggaran publik harus dapat ditelusuri dari perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya.
Publik tidak membutuhkan sekadar pengumuman anggaran. Publik membutuhkan bukti realisasi.
*red







