Kuningan, faktainfokom.com
Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, bahwa lingkungan harus menjadi prioritas dalam dialog pengembangan geothermal Gunung Ciremai, mendapat tanggapan kritis dari Ketua DPD KAWALI Indonesia Lestari Kabupaten Kuningan, Ir. Yanyan Anugraha.
Menurut Yanyan, komitmen menjaga lingkungan tidak cukup disampaikan melalui forum dialog atau pernyataan normatif. Pemerintah harus membuktikannya melalui langkah konkret, terutama dengan memastikan seluruh aspek keselamatan lingkungan dan masyarakat telah dikaji secara ilmiah, independen, dan transparan.
“Pertanyaannya, kenapa harus memaksakan geothermal di Gunung Ciremai? Sementara kajian mendalam dari perspektif geologi, geodesi, hidrologi, serta analisis risiko terburuk yang dilakukan oleh para ahli independen belum dilakukan secara terbuka dan komprehensif,” tegas Yanyan.
Ia menilai, sebelum berbicara mengenai investasi, kapasitas energi, dan potensi keuntungan ekonomi, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan karakteristik geologi kawasan, kondisi pergerakan tanah, struktur bawah permukaan, sistem tata air, serta berbagai kemungkinan risiko yang dapat muncul akibat aktivitas eksplorasi maupun pengeboran panas bumi.
Menurutnya, kajian tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada kelayakan teknis dan keekonomian proyek. Harus ada analisis risiko terburuk atau worst-case scenario yang mengukur kemungkinan dampak terhadap ekosistem, sumber mata air, kawasan hutan, dan kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Ciremai.
“Jangan sampai keputusan strategis yang berpotensi berdampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat justru didasarkan pada kajian yang belum teruji secara independen. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa risikonya, bagaimana mitigasinya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi dampak yang tidak diharapkan,” ujarnya.
KLAIM MEWAKILI MASYARAKAT TIDAK BISA SEPIHAK
Selain persoalan kajian ilmiah, Yanyan juga menyoroti keterwakilan masyarakat dalam forum dialog geothermal Ciremai.
Ia mengingatkan bahwa beberapa kelompok yang mengatasnamakan atau mengklaim mewakili masyarakat Kuningan tidak serta-merta dapat dianggap merepresentasikan seluruh aspirasi masyarakat.
Kuningan memiliki masyarakat yang beragam, dengan pandangan dan kepentingan yang tidak selalu sama. Karena itu, tidak boleh ada kelompok yang secara sepihak mengklaim legitimasi publik untuk membenarkan ataupun mendukung sebuah proyek strategis.
“Keterwakilan masyarakat harus dibangun melalui proses partisipasi yang terbuka, inklusif, transparan, dan memberikan ruang yang setara kepada seluruh kelompok, termasuk masyarakat yang menolak. Jangan sampai suara beberapa kelompok kemudian dipersepsikan sebagai persetujuan seluruh masyarakat Kuningan,” tandasnya.
Menurut Yanyan, dialog multipihak seharusnya tidak menjadi instrumen untuk membangun kesan bahwa masyarakat telah menyetujui rencana geothermal. Dialog harus menjadi ruang pertukaran informasi, pengujian argumentasi, dan penyampaian aspirasi secara jujur tanpa tekanan maupun keberpihakan.
SEANDAINYA DIBOR SATU TITIK, APA MANFAAT LANGSUNG BAGI MASYARAKAT?
Yanyan juga melontarkan pertanyaan kritis mengenai seberapa besar manfaat langsung geothermal bagi masyarakat Kuningan dibandingkan dengan risiko lingkungan yang harus diperhitungkan.
“Seandainya dibor satu titik saja, sanggup tidak pihak pengembang memberikan jaminan listrik gratis untuk seluruh warga Kabupaten Kuningan? Kalau tidak sanggup, lalu sejauh mana manfaat nyata yang akan diterima masyarakat Kuningan dari eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya sendiri?” tantang Yanyan.
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan tarif listrik, melainkan menyangkut keadilan distribusi manfaat.
Jangan sampai masyarakat Kuningan harus menanggung konsekuensi lingkungan dari aktivitas proyek, sementara manfaat ekonomi dan energi justru lebih banyak dinikmati pihak lain.
“Kalau sumber daya alamnya berada di Kuningan, masyarakat Kuningan harus mendapatkan manfaat yang jelas dan terukur. Jangan hanya dijanjikan kontribusi ekonomi, investasi, dan ketahanan energi nasional, tetapi hak masyarakat atas lingkungan yang aman serta manfaat langsung dari proyek tidak pernah dijelaskan secara transparan,” ungkapnya.
PEMKAB JANGAN HANYA MENJADI PENONTON
Yanyan juga mengingatkan bahwa sekalipun kewenangan pengelolaan panas bumi berada pada pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kuningan tetap memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayahnya.
Pemkab harus memastikan seluruh informasi mengenai rencana geothermal dibuka kepada publik, mulai dari titik dan jumlah pengeboran, kedalaman sumur, kebutuhan serta sumber air, luas area kegiatan, akses jalan, teknologi yang digunakan, hingga potensi dampaknya terhadap ekosistem Ciremai.
Ia mendorong pelibatan tim ahli independen dari berbagai disiplin ilmu, khususnya geologi, geodesi, hidrologi, geoteknik, dan lingkungan. Hasil kajian harus dapat diakses dan diuji oleh masyarakat, bukan hanya menjadi dokumen teknis yang tertutup.
“Prinsipnya sederhana. Sebelum berbicara tentang investasi, kapasitas megawatt, dan manfaat ekonomi, pastikan terlebih dahulu keselamatan lingkungan dan masyarakat. Lakukan kajian geologi, geodesi, hidrologi, serta analisis risiko terburuk oleh tim ahli independen yang bebas dari konflik kepentingan. Buka hasilnya kepada publik dan biarkan masyarakat mengujinya secara objektif,” tegasnya.
Ia menegaskan, KAWALI tidak ingin persoalan geothermal Ciremai direduksi menjadi sekadar pertentangan antara kelompok pro dan kontra. Persoalan utamanya adalah apakah rencana tersebut benar-benar layak, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun sosial.
“Jangan membalik urutan kepentingan. Bukan masyarakat yang harus dipaksa menerima proyek, tetapi proyeklah yang harus membuktikan kelayakan dan keamanannya di hadapan masyarakat,” tandas Yanyan.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa Gunung Ciremai bukan milik kelompok tertentu dan bukan pula sekadar objek investasi.
“Ciremai adalah sumber kehidupan bersama. Kita punya tanggung jawab menjaga mata air, hutan, dan ekosistemnya untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Jangan sampai atas nama energi dan investasi, kita justru mengabaikan keselamatan lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Kuningan,” pungkasnya.
*red







