Jakarta, faktainfokom.com
Era digital telah mengubah cara masyarakat menerima informasi. Jika dahulu sebuah pidato didengar secara utuh, kini cukup dengan potongan video berdurasi 30 detik, opini publik dapat terbentuk bahkan sebelum masyarakat mengetahui konteks sebenarnya.
Fenomena tersebut mencuat setelah potongan pidato Presiden mengenai persoalan penggilingan beras dan angka Rp2 triliun ramai diperbincangkan di media sosial. Berbagai meme, komentar satir, hingga narasi yang menyederhanakan persoalan menyebar lebih cepat dibandingkan penjelasan lengkap mengenai substansi pidato.
Menanggapi hal itu, R. Sandy Tumiwa, Humas Setya Kita Pancasila, mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh terjebak dalam budaya digital yang hanya mengonsumsi potongan informasi.
“Algoritma media sosial dirancang untuk mengejar perhatian pengguna, bukan memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh. Akibatnya, informasi yang paling emosional justru lebih cepat menyebar daripada penjelasan yang lengkap,” ujar Sandy.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik akan memiliki kualitas apabila dibangun berdasarkan fakta dan konteks, bukan sekadar potongan video yang beredar di media sosial.
“Kalau kita mengkritik berdasarkan informasi yang sudah dipotong-potong, maka yang kita kritik belum tentu substansi persoalannya. Bisa jadi yang diserang justru persepsi yang dibentuk algoritma,” katanya.Minggu ( 2/8/2026)
Sandy menilai polemik tersebut menjadi pelajaran penting bahwa literasi digital kini sama pentingnya dengan literasi hukum maupun literasi kebangsaan. Masyarakat perlu membiasakan diri mencari sumber asli, mendengarkan pidato secara utuh, lalu membangun kesimpulan berdasarkan keseluruhan informasi.
Ia menegaskan bahwa persoalan pangan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan menyangkut kepentingan nasional karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, diskusi publik seharusnya diarahkan pada upaya memperbaiki tata kelola pangan, memperkuat perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha nasional, serta mendorong penegakan hukum apabila ditemukan dugaan penyimpangan.
“Perdebatan yang sehat seharusnya menghasilkan solusi, bukan sekadar viralitas. Jangan sampai masyarakat lebih sibuk menertawakan potongan kalimat daripada mengawal penyelesaian persoalan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sandy mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan media sosial sebagai ruang pendidikan publik, bukan sekadar arena adu emosi dan adu sensasi.
“Setya Kita Pancasila mengajak masyarakat menjaga budaya berpikir kritis. Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, pahami konteksnya. Dan sebelum menghakimi, dengarkan penjelasan secara utuh. Itulah cara kita menjaga kualitas demokrasi sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital,” tutup R. Sandy Tumiwa.
Menurut Sandy, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan hanya melawan hoaks, tetapi juga melawan distorsi informasi yang lahir dari potongan-potongan konten tanpa konteks. “Ketika algoritma lebih menentukan apa yang kita percaya daripada fakta yang utuh, di situlah akal sehat sedang diuji,” pungkasnya.
anhad
