Kuningan, faktainfokom.com
Penggunaan material baja dalam proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan. Pengamat Kebijakan Pemerintahan Daerah dan Praktisi Hukum Abdul Haris SH menegaskan bahwa setiap baja yang digunakan wajib dipastikan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.Selasa ( 14 /7/2026 )
Menurut Abdul Haris, baja merupakan elemen utama yang menentukan kekuatan struktur bangunan. Kesalahan dalam pemilihan material dapat berakibat fatal dan mengancam keselamatan guru maupun peserta didik.
“Bangunan sekolah digunakan setiap hari oleh ratusan siswa. Karena itu, baja yang dipasang harus diuji kelayakannya dan dipastikan memenuhi standar SNI. Jangan sampai penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi baru diketahui setelah terjadi kerusakan atau bahkan menimbulkan korban jiwa,” tegas Abdul Haris.
Ia meminta Dinas Pendidikan, konsultan pengawas, pelaksana proyek, serta aparat pengawas pemerintah tidak hanya memeriksa progres fisik pekerjaan, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap mutu material. Sertifikat mutu, hasil uji laboratorium, dan kesesuaian spesifikasi teknis harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan proyek.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, yang menilai pengawasan kualitas material tidak boleh dilakukan sekadar secara administratif.
“Keselamatan siswa jauh lebih mahal daripada nilai proyek. Karena itu, baja yang digunakan dalam revitalisasi sekolah harus dibuktikan memenuhi standar SNI melalui uji laboratorium yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya mengandalkan dokumen dari pemasok tanpa verifikasi di lapangan,” kata Manap.
FORMASI juga mendorong agar Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan melakukan uji laboratorium secara acak (random sampling) terhadap baja yang digunakan pada proyek-proyek revitalisasi sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan material yang terpasang benar-benar sesuai spesifikasi kontrak dan memenuhi standar mutu nasional.
Menurut Manap, keterbukaan hasil pengujian kepada publik juga merupakan bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sekaligus memberikan jaminan bahwa bangunan sekolah yang dibangun aman digunakan dalam jangka panjang.
“Proyek revitalisasi sekolah bukan sekadar mengejar serapan anggaran atau penyelesaian fisik. Yang paling utama adalah menjamin keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Jika ditemukan material yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak memenuhi standar SNI, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
red
