Kuningan, faktainfokom.com
Pembongkaran Tugu Bola Dunia di Kabupaten Kuningan bukan sekadar perkara mengganti sebuah bangunan dengan patung baru. Di balik beton, besi dan ornamen yang hendak diubah, terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar: untuk siapa wajah kota diubah dan siapa sebenarnya yang menentukan arah perubahan itu?
Pertanyaan tersebut disampaikan Iwa Gunawan, Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat sekaligus pituin Kuningan. Ia menilai polemik pembongkaran Tugu Bola Dunia semestinya tidak terjadi jika kepala daerah memiliki kepekaan sebagai pejabat publik dan memahami bahwa setiap simbol kota memiliki sejarah serta konteks zamannya.
Menurut Iwa, kepala daerah bukan pemilik kota. Ia hanya pemegang mandat yang suatu saat akan berganti. Karena itu, apa yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya tidak seharusnya serta-merta dihapus hanya karena terjadi pergantian kekuasaan.
“Kalau kepala daerah memiliki kepekaan sebagai pejabat publik, polemik seperti ini tidak perlu terjadi. Apa yang sudah dibangun oleh para pendahulunya wajib dijaga dan dipelihara oleh penerusnya, selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Iwa.
Ia mempertanyakan logika pembangunan yang harus dimulai dengan membongkar simbol yang sudah ada.
Bagi Iwa, sebuah monumen bukan sekadar benda mati. Ia dapat menjadi penanda zaman, menyimpan cerita dan gagasan yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Menurut saya tidak perlu pembongkaran, apalagi merusak dan menggantinya. Monumen apa pun yang dibuat tentunya memiliki cerita dan sejarahnya sendiri pada masanya, selain memiliki makna tersirat dan tersurat dari pembuatnya,” katanya.
Jangan sampai ada tangan di balik layar
Polemik semakin menarik perhatian karena perubahan tersebut bukan hanya menyangkut estetika kota, melainkan juga menyangkut proyek pembangunan.
Iwa menduga terdapat kepentingan pihak-pihak tertentu yang bekerja di balik perubahan wajah kota. Ia menyebut kemungkinan adanya konsultan maupun pihak yang berkepentingan terhadap proyek tersebut.
“Kalau saya melihat, polemik ini bisa terjadi karena ada orang-orang yang bekerja di balik layar. Entah itu konsultan atau mereka yang memberikan gratifikasi proyek berupa bangunan yang diproyeksikan untuk mengubah wajah Kota Kuningan dengan caranya sendiri,” ujar Iwa.
Namun ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui dokumen dan fakta.
Karena itu, menurutnya, pemerintah semestinya membuka seluruh informasi mengenai proyek secara transparan: siapa yang menggagas perubahan desain, siapa perencana, berapa anggarannya, apa nomenklaturnya, bagaimana dasar hukumnya, dan mengapa desain awal dapat berubah menjadi pembangunan ikon baru.
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena uang yang digunakan bukan uang pribadi pejabat, melainkan uang publik.
Jika ingin ikon baru, jangan hapus ikon lama
Iwa menawarkan jalan keluar yang menurutnya jauh lebih elegan.
Jika pemerintahan sekarang ingin meninggalkan jejak pembangunan melalui ikon baru, tidak ada alasan harus menghapus ikon yang telah lebih dahulu hadir.
“Kalau memang mau membuat ikon sendiri dengan bupati yang baru, buatlah di tempat lain. Kalau perlu berdekatan. Sehingga justru bisa menceritakan perkembangan yang sedang berlangsung, berlanjut dan berkesinambungan,” katanya.
Dengan cara itu, kata Iwa, kota tidak kehilangan memorinya.
Monumen lama menjadi cerita tentang masa lalu. Monumen baru menjadi representasi masa kini. Keduanya dapat berdiri sebagai rangkaian perjalanan sejarah, bukan sebagai simbol pergantian rezim.
Jangan sampai “Kuningan Melesat” berubah menjadi “Kuningan Meleset”
Iwa mengingatkan, pembangunan seharusnya menciptakan ketenteraman, bukan keresahan.
Ia khawatir apabila perubahan simbol kota dipaksakan tanpa komunikasi dan partisipasi publik, masyarakat justru terbelah menjadi kelompok yang pro dan kontra.
“Karakter pemimpin yang pendendam dan arogan hanya akan menuai polemik dan pertentangan, baik secara horizontal maupun vertikal. Itu menciptakan keresahan, bukan ketenteraman dan kedamaian,” katanya.
Menurut dia, pembangunan yang seharusnya membawa Kuningan maju justru dapat berubah menjadi sumber konflik sosial.
“Kalau begitu, Kuningan yang diharapkan melesat malah bisa meleset. Yang muncul bukan kemajuan, tetapi konflik dan keresahan,” ujar Iwa.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak diarahkan untuk saling berhadapan hanya karena perbedaan pandangan mengenai simbol kota.
“Jangan sampai ada adu domba antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap penghapusan simbol-simbol dalam bentuk patung atau tugu yang sebenarnya memiliki makna dan nilai sejarah,” katanya.
Ego kekuasaan dan godaan meninggalkan jejak
Menurut Iwa, ada kecenderungan dalam politik kekuasaan bahwa setiap pemimpin ingin meninggalkan tanda yang membedakan dirinya dengan pemimpin sebelumnya.
Masalahnya, kata dia, keinginan meninggalkan jejak jangan sampai berubah menjadi kebutuhan menghapus jejak orang lain.
“Egoisme kekuasaan sering kali menjadi cikal bakal yang mendorong seseorang yang memiliki jabatan atau kuasa untuk membuktikan bahwa dirinya berbeda dengan yang lain,” ujarnya.
Padahal, menurut Iwa, kepemimpinan seharusnya mampu mengubah ego menjadi partisipasi.
“Sikap seperti ini harus di-break down menjadi harapan partisipatif dan toleransi terhadap apa yang sudah dilakukan para pendahulunya demi kepentingan bersama.”
Kepala daerah bukan pemilik sejarah
Pada akhirnya, Iwa mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu. Sejarah daerah jauh lebih panjang daripada masa jabatan seorang bupati.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa banyak simbol lama yang mampu ia bongkar dan diganti dengan simbol baru.
Justru sebaliknya, pemimpin akan dikenang ketika mampu membangun sesuatu tanpa harus memusuhi masa lalu.
“Egoisme dan arogansi seorang pemimpin hanya akan melukai dan merusak citranya sendiri sebagai pemimpin atau kepala daerah,” kata Iwa.
Bagi Kuningan, persoalannya kini bukan sekadar Tugu Bola Dunia versus Tugu Patung Kuda.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana sebuah pemerintahan memperlakukan sejarah, uang publik, aspirasi masyarakat dan warisan para pendahulunya.
Sebab sebuah kota bukan kanvas kosong yang boleh digambar ulang setiap kali penguasanya berganti.
Kota memiliki ingatan. Dan pemimpin yang bijak tidak menghapus ingatan itu hanya untuk membuktikan bahwa dirinya pernah berkuasa.
Red
