Kuningan, faktainfokom.com
Isu beredarnya informasi mengenai dugaan kepemilikan rekening bernilai jumbo oleh sejumlah pihak yang disebut-sebut dekat dengan Bupati Kuningan dan berada dalam lingkaran kekuasaannya mendapat perhatian dari kalangan pemerhati kebijakan publik dan hukum.
Abdul Haris SH mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, KPK hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), agar tidak mengabaikan informasi tersebut dan segera melakukan penelusuran apabila terdapat data maupun indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Abdul Haris, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut besar atau kecilnya saldo rekening seseorang, melainkan menyangkut transparansi asal-usul kekayaan, kewajaran transaksi keuangan, serta kemungkinan adanya keterkaitan dengan jabatan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“APH hingga PPATK harus berani menelusuri dan mengusut tuntas informasi mengenai rekening jumbo yang beredar di masyarakat. Pertanyaan mendasarnya adalah dari mana sumber uang tersebut berasal, bagaimana aliran transaksinya, dan apakah ada keterkaitan dengan proyek pemerintah, kewenangan jabatan, maupun pengelolaan keuangan daerah,” tegas Abdul Haris.
Ia menilai, penelusuran tidak boleh berhenti pada identitas pemilik rekening maupun besarnya nominal dana. Aparat perlu mendalami sumber dana, pola transaksi, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang, serta kesesuaian antara profil penghasilan dengan kekayaan yang dimiliki.
Abdul Haris juga meminta agar pemeriksaan dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih. Apabila informasi tersebut menyangkut orang-orang yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk menghindari penelusuran.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi isu tanpa kepastian. Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang sah. Namun, apabila ditemukan indikasi transaksi mencurigakan atau dugaan tindak pidana, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat publik dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara harus mampu mempertanggungjawabkan sumber kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap PPATK dapat menjalankan kewenangannya dalam menganalisis dan menelusuri transaksi keuangan mencurigakan apabila ditemukan dasar dan informasi yang memenuhi persyaratan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana.
Pada akhirnya, Abdul Haris mengingatkan bahwa isu rekening jumbo tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan verifikasi. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan informasi yang beredar.
“Kuncinya adalah transparansi. Usut sumber uangnya, telusuri aliran dananya, dan buka fakta berdasarkan hasil pemeriksaan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah terganggu hanya karena tidak adanya kejelasan atas isu yang berkembang,” pungkasnya.
*red







