Lima Bulan Berlalu, FMPK Kembali Geruduk Fraksi PKS: Mencari Keadilan di Partai yang Mengusung Keadilan

Kuningan, faktainfokom.com

Lima bulan setelah masyarakat mendatangi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan pada Selasa, 9 Juni 2026, untuk mempertanyakan hilangnya sejumlah Pokok Pikiran (Pokir), persoalan tersebut ternyata belum sepenuhnya tuntas. Meski telah menghasilkan keputusan lembaga etik partai, masyarakat masih menunggu kejelasan tindak lanjutnya.

Berdasarkan Putusan MPDP/DED PKS Kabupaten Kuningan Nomor 01/Plg.SOK/MPDP-D.PKS/VIII/2026, Saipuddin dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Partai kategori sedang.

Putusan tersebut menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dari jabatan pengurus selama 30 hari. Selain itu, terdapat kewajiban mengalokasikan Pokir secara proporsional kepada CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) yang terdampak serta menyampaikan permintaan maaf melalui saluran organisasi. Sanksi mulai berlaku sejak 3 September 2026.

Namun, hingga kini, menurut Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK), belum ada penjelasan terbuka yang memadai mengenai pelaksanaan kewajiban dalam putusan tersebut.

Atas kondisi itu, FMPK berencana kembali mendatangi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan melalui aksi bertajuk “Geruduk Fraksi PKS Jilid 2”, yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 17 November 2026.

Aktivis sosial dan keagamaan yang juga Sekretaris FMPK, Luqman Maulana, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan kelanjutan perjuangan masyarakat untuk memperoleh kejelasan dan keadilan atas persoalan Pokir yang sejak awal mereka kawal.

Luqman menjelaskan, berdasarkan informasi dari CPCL pihaknya mendapat penjelasan bahwa tindak lanjut atas putusan MPDP sepenuhnya menjadi ranah Fraksi PKS. CPCL juga disarankan untuk menanyakan langsung kepada pihak Fraksi.

“Karena itu, kami akan kembali mendatangi Fraksi PKS untuk meminta penjelasan. Kami ingin mengetahui sejauh mana keputusan MPDP tersebut telah dilaksanakan, terutama kewajiban yang berkaitan langsung dengan CPCL terdampak,” ungkap Luqman.

Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menjatuhkan sanksi kepada seseorang. Hal yang lebih penting adalah memastikan substansi persoalan yang merugikan atau berdampak terhadap masyarakat benar-benar mendapatkan penyelesaian.

“Kalau sudah ada putusan lembaga etik yang menyatakan adanya pelanggaran dan memuat kewajiban untuk mengalokasikan Pokir secara proporsional, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Jangan sampai keputusan hanya berhenti sebagai dokumen, sementara masyarakat tetap menunggu kepastian,” tegasnya.

Mencari Keadilan di Partai yang Mengusung Keadilan

Luqman menilai, ada ironi yang patut menjadi perhatian dalam persoalan ini. PKS merupakan partai yang membawa identitas Keadilan dan Kesejahteraan. Semestinya, nilai keadilan tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi juga tercermin dalam perilaku kader dan tata kelola organisasi.

“Terus terang, kami merasakan bahwa mencari keadilan di partai yang mengusung Keadilan dan Kesejahteraan ini justru terasa begitu sulit. Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin penjelasan, keterbukaan, dan kepastian atas tindak lanjut keputusan yang dibuat oleh lembaga etik partai sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah FMPK bukan untuk memusuhi atau menyerang partai, melainkan menjalankan fungsi kontrol masyarakat. Justru, persoalan ini semestinya menjadi momentum bagi PKS untuk menunjukkan kesungguhan dalam menegakkan aturan dan menyelesaikan persoalan di internalnya.

Luqman juga mengingatkan bahwa loyalitas kepada organisasi tidak seharusnya dimaknai sebagai kewajiban membenarkan semua tindakan pengurus. Kecintaan terhadap partai justru harus diwujudkan melalui keberanian melakukan koreksi ketika terdapat sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Organisasi yang sehat bukan organisasi yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan organisasi yang berani mengakui, mengoreksi, dan menyelesaikannya. Jangan sampai menjaga nama baik organisasi justru mengorbankan kebenaran dan keadilan,” tambahnya.

Koreksi Internal, Bukan Sekadar Persoalan Politik

Dalam aksi mendatang, FMPK berharap Fraksi PKS memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan sanksi etik, tindak lanjut kewajiban alokasi Pokir secara proporsional kepada CPCL terdampak, serta tanggung jawab Fraksi dalam memastikan keputusan MPDP dijalankan.

Bagi FMPK, persoalan ini bukan sekadar menyangkut Pokir atau kepentingan individu. Lebih jauh, ini menyangkut penghormatan terhadap aspirasi masyarakat, tanggung jawab wakil rakyat, dan konsistensi partai politik dalam menjalankan nilai yang selama ini diperjuangkannya.

Luqman berharap aksi tersebut menjadi momentum koreksi bersama, tidak hanya bagi pengurus dan Fraksi PKS, tetapi juga bagi seluruh kader. Sebab, kehormatan partai tidak dibangun dengan menutupi persoalan, melainkan dengan keberanian menyelesaikannya secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Kami datang bukan untuk memusuhi partai. Kami datang untuk mengingatkan bahwa keadilan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan. Kalau mencari keadilan di partai yang mengusung Keadilan dan Kesejahteraan saja begitu sulit, lalu ke mana masyarakat harus berharap?” pungkas Luqman.

*red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *