MANAP SUHARNAP INGATKAN PEMDA KUNINGAN: JANGAN PAKSA RAKYAT MISKIN BAYAR PAJAK! PEJABAT HARUS MEMBERI TELADAN

Kuningan, faktainfokom.com

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara sebagaimana diamanatkan undang-undang, termasuk kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, pelaksanaan kebijakan penagihan pajak harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Manap Suharnap, Ketua GIBAS Resort Kuningan, menanggapi pembahasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Senin (16/11/2026) terkait optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk koordinasi pengawasan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Manap, upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang dapat dipahami. Akan tetapi, jangan sampai langkah optimalisasi pajak berubah menjadi tekanan bagi masyarakat kecil yang saat ini tengah menghadapi kondisi ekonomi tidak mudah.

“Perlu diingat, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang rawan. Jangan sampai ada pemaksaan pembayaran pajak kendaraan terhadap masyarakat miskin. Jika pendekatannya terlalu menekan, justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan merusak kondusivitas daerah,” tegas Manap.

Ia menilai, kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah sedang menghadapi tantangan. Berbagai informasi dan dugaan penyelewengan uang pajak yang beredar di tengah masyarakat turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah terlalu tipis. Muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa uang pajak yang selama ini mereka bayarkan diduga banyak diselewengkan oleh pihak pengelola. Ini tentu menjadi persoalan serius yang harus dijawab pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya.

PEJABAT HARUS MEMBERIKAN TELADAN DALAM KEPATUHAN PAJAK

Manap menegaskan, sebelum pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban pajak kendaraan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan, para pejabat dan penyelenggara pemerintahan harus terlebih dahulu memberikan contoh nyata dalam kepatuhan perpajakan.

Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan pajak atas harta serta kekayaan pribadi yang dimiliki pejabat, termasuk kepemilikan kendaraan bermotor.

“Jangan hanya rakyat kecil yang dikejar-kejar untuk membayar pajak. Pemerintah, khususnya para pejabat dan penyelenggara negara, harus memberikan teladan. Tunjukkan kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan pribadi dan memastikan seluruh kewajiban perpajakan atas aset yang dimiliki, termasuk kendaraan bermotor, telah dipenuhi,” tegas Manap.

Ia menilai, keteladanan pejabat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Jangan sampai pemerintah begitu tegas menuntut kewajiban rakyat, tetapi justru tidak menunjukkan keterbukaan dan keteladanan dalam menjalankan kewajibannya sendiri.

MANAP PERTANYAKAN PAJAK MOBIL INNOVA ZENIX E 1472 YA YANG SERING DIGUNAKAN BUPATI

Tidak hanya menyoroti kewajiban pajak masyarakat kecil, Manap Suharnap juga mempertanyakan status pajak kendaraan Toyota Innova Zenix bernomor polisi E 1472 YA yang belakangan ini disebut sering digunakan oleh Bupati Kuningan.

Menurut Manap, pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status administrasi dan pembayaran pajak kendaraan tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

“Saya mempertanyakan bagaimana status pajak kendaraan Toyota Innova Zenix bernomor polisi E 1472 YA yang akhir-akhir ini sering dipakai Bupati Kuningan. Apakah pajaknya sudah dibayar dan bagaimana status administrasinya? Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujar Manap.

Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan untuk menuduh adanya pelanggaran, melainkan sebagai bentuk dorongan agar prinsip kesetaraan dalam memenuhi kewajiban perpajakan benar-benar diterapkan.

“Kalau masyarakat kecil dituntut taat pajak, maka kendaraan yang digunakan pejabat juga harus dipastikan taat pajak. Jangan sampai muncul kesan bahwa rakyat kecil diawasi secara ketat, sedangkan kendaraan yang digunakan pejabat tidak pernah dipertanyakan,” tandasnya.

PEMDA DIMINTA MEMBERIKAN BATAS WAKTU TOLERANSI

Lebih lanjut, Manap meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan batas waktu toleransi pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai masa toleransi, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memenuhi kewajibannya tanpa dihantui tekanan maupun tindakan penertiban yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi.

“Kalau memang pajak kendaraan harus dibayar, berikanlah batas waktu toleransi yang cukup dan jelas. Jangan langsung melakukan penindakan terhadap masyarakat yang secara ekonomi belum mampu. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru menambah beban rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar koordinasi pengawasan hingga tingkat desa dan kelurahan tidak dijadikan instrumen untuk menekan atau menakut-nakuti masyarakat. Aparatur desa dan kelurahan sebaiknya lebih mengedepankan sosialisasi serta pendekatan persuasif.

Manap menegaskan, peningkatan kesadaran membayar pajak harus dibangun melalui pelayanan yang baik, transparansi anggaran, akuntabilitas, dan kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Pemda Kuningan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jangan hanya melihat target PAD, tetapi lihat juga kondisi nyata masyarakat. Pajak memang kewajiban, tetapi pendekatan pemerintah harus mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum,” pungkasnya.

Manap berharap Pemda Kuningan mengevaluasi pola penagihan pajak kendaraan bermotor, menetapkan batas waktu toleransi yang manusiawi, serta memastikan tidak ada masyarakat miskin yang menjadi korban kebijakan yang terlalu memaksakan.

Sebab, pemerintah tidak cukup hanya menuntut rakyat taat pajak. Pemerintah dan para pejabatnya harus terlebih dahulu menunjukkan keteladanan, kepatuhan, serta transparansi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaporkan harta kekayaan. Kepercayaan rakyat tidak bisa dipaksakan, tetapi harus dibangun melalui tindakan nyata.

*red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *