KUASA HUKUM PENGGUGAT SURATI JAKSA AGUNG, MINTA PENGAWASAN TERKAIT KETERLIBATAN JAKSA AKTIF DI PEMDA KUNINGAN

Kuningan, faktainfokom.com

Keterlibatan seorang pejabat di lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan yang disebut berstatus sebagai jaksa aktif dalam mewakili kepentingan Pemerintah Kabupaten Kuningan pada perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kuningan menjadi sorotan tim kuasa hukum Penggugat.

Persoalan tersebut mendorong tim kuasa hukum Penggugat dari Kantor Hukum Bambang Listi Law Firm (KH-BLLF) melayangkan surat permohonan atensi, perhatian, dan pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H.

Surat bernomor 048/11/KH-BLLF/XI/2026 tertanggal 14 November 2026 itu secara khusus meminta perhatian institusi Kejaksaan terhadap aspek kelembagaan, independensi, serta etika profesi jaksa dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2026/PN Kng yang tengah bergulir di PN Kuningan.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Bambang L.A. Hutapea, S.H., M.H., C.Med., Euis Listianti, S.H., M.H., M.Kn., Fajar Fahrizal Fathurahman, S.H., Ginanyar Hidayat, S.H., dan Pauzan Nadori, S.H., menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan kejelasan agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi aparat penegak hukum.

Salah satu kuasa hukum Penggugat, Bambang L.A. Hutapea, menjelaskan bahwa pengajuan surat kepada Jaksa Agung merupakan ikhtiar hukum untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan secara objektif, independen, profesional, dan imparsial.

“Kami memandang keterlibatan jaksa aktif yang menduduki posisi di Bagian Hukum Pemda dan mewakili kepentingan pihak tergugat dalam sengketa perdata dengan warga perlu mendapatkan kejelasan secara kelembagaan. Hal ini penting agar tidak memunculkan persepsi adanya pengaruh jabatan atau kedudukan institusional dalam proses hukum,” ujar Bambang dalam keterangannya.

Soroti Independensi dan Etika Profesi Jaksa

Menurut tim kuasa hukum, persoalan ini tidak sekadar menyangkut kewenangan pemerintah daerah dalam menunjuk pihak yang mewakili kepentingannya di persidangan. Lebih jauh, terdapat aspek independensi, objektivitas, profesionalitas, dan integritas aparat penegak hukum yang perlu diperhatikan.

Terlebih, pejabat yang dipersoalkan disebut masih berstatus sebagai jaksa aktif, sementara dalam perkara tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan berkedudukan sebagai pihak yang berhadapan dengan masyarakat melalui gugatan perdata.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penjelasan resmi mengenai status kepegawaian, dasar penempatan atau penugasan, serta kapasitas hukum pejabat yang bersangkutan ketika menjalankan fungsi di lingkungan Pemda Kuningan.

Tim kuasa hukum juga mengingatkan pentingnya menghindari potensi konflik kepentingan maupun persepsi penggunaan kedudukan dan pengaruh jabatan dalam proses penyelesaian perkara.

Dalam surat permohonannya, mereka merujuk pada sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, turut disinggung UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 8 ayat (4) UU Kejaksaan.

Secara khusus, tim kuasa hukum juga mengacu pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Landasan tersebut digunakan untuk menegaskan pentingnya menjaga kehormatan profesi jaksa sekaligus memastikan setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan etika profesi.

Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Diminta Berikan Penjelasan

Melalui surat tersebut, tim kuasa hukum berharap Jaksa Agung RI dapat memberikan atensi dan melakukan pengawasan sesuai kewenangan kelembagaan.

Mereka menginginkan adanya kejelasan mengenai apakah penempatan seorang jaksa aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bagaimana batas kewenangan dan kapasitasnya ketika mewakili kepentingan pemerintah daerah dalam perkara perdata.

Kejaksaan Negeri Kuningan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, hingga Kejaksaan Agung RI dinilai perlu memberikan penjelasan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Demikian pula Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya Bagian Hukum Setda, diharapkan terbuka menjelaskan dasar penunjukan, status penugasan, serta landasan hukum keterlibatan pejabat tersebut dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2026/PN Kng.

Bambang dan timnya menegaskan bahwa permohonan pengawasan tersebut merupakan langkah untuk menjaga proses hukum agar tetap berjalan dalam koridor profesionalitas dan tidak tendensius.

Surat Ditembuskan kepada Sejumlah Lembaga Negara

Sebagai bentuk keseriusan permohonan tersebut, surat kepada Jaksa Agung turut ditembuskan kepada sejumlah pejabat dan lembaga negara.

Di antaranya Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, Menteri Perdagangan, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Ombudsman RI, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Tim kuasa hukum berharap perhatian dari berbagai lembaga tersebut dapat mendorong adanya pengawasan yang proporsional, terutama menyangkut tata kelola kelembagaan dan kepatuhan terhadap kode etik profesi.

Substansi Gugatan Tetap Menjadi Kewenangan Majelis Hakim

Di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa persoalan keterlibatan pejabat yang disebut sebagai jaksa aktif tersebut merupakan aspek kelembagaan dan etika profesi yang dimintakan perhatian oleh tim kuasa hukum.

Adapun substansi gugatan perdata tetap sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim PN Kuningan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Permohonan pengawasan kepada Jaksa Agung juga tidak dapat dimaknai sebagai intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai permintaan agar aspek profesionalitas dan kepatuhan terhadap ketentuan kelembagaan dapat diperiksa oleh institusi yang berwenang.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi dari Kejaksaan maupun Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Sebab, dalam negara hukum, setiap pejabat publik, termasuk aparat penegak hukum, harus tunduk pada aturan yang sama. Jabatan dan kewenangan tidak boleh menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus, apalagi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.

Transparansi menjadi penting agar tidak muncul pertanyaan di tengah masyarakat: bagaimana batas antara fungsi seorang jaksa sebagai aparat penegak hukum dengan kedudukannya ketika menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan daerah yang sedang berperkara dengan warga?

Pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dan klarifikasi resmi dari institusi terkait.

*red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *