Kuningan, faktainfokom.com
Musim penghujan kembali tiba. Di tengah meningkatnya intensitas hujan, persoalan limbah kotoran hewan (Kohe) dari peternakan sapi di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, kembali menjadi perhatian.Minggu ( 22/11/2026)
Limbah peternakan yang berkaitan dengan aktivitas Koperasi Karya Nugraha Jaya tersebut sebelumnya sempat ramai diperbincangkan menyusul keluhan masyarakat mengenai dugaan pencemaran yang mengalir menuju Kelurahan Winduherang dan kawasan permukiman di wilayah hilir.
Persoalannya bukan sekadar bau tidak sedap atau tumpukan kotoran ternak. Ada kekhawatiran lebih besar mengenai kemungkinan limbah terbawa air hujan, meresap ke lingkungan sekitar, dan memengaruhi kualitas saluran air yang dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Kuningan tidak sepatutnya menunggu munculnya keluhan baru. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) perlu segera bersinergi mencari penyelesaian permanen.
Persoalan Lama yang Belum Boleh Dianggap Selesai
Catatan pemberitaan sejumlah media menunjukkan bahwa persoalan limbah Kohe Cipari bukan masalah baru.
Pada 27 Agustus 2020, detikcom pernah memberitakan keluhan warga mengenai limbah kotoran sapi perah. Saluran irigasi yang sebelumnya jernih dilaporkan berubah keruh, kecokelatan, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Keluhan petani ketika itu mendapat perhatian anggota Komisi III DPRD Kuningan, Sri Laelasari, yang meminta DLH turun tangan.
Pada 25 April 2021, Ciremaitoday melalui Kumparan kembali mengangkat keluhan warga Winduherang terkait dugaan pencemaran limbah peternakan sapi dari kawasan Cipari. Pemberitaan tersebut juga menyinggung upaya pengolahan Kohe menjadi pupuk melalui Perumda Aneka Usaha serta kompensasi kepada warga yang kolamnya terdampak.
Persoalan kembali dibahas pada Maret 2024. Dalam pertemuan lintas instansi pada 14 Maret 2024 di Kecamatan Cigugur, DLH, Dinas Pertanian dan Peternakan, pihak kecamatan, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, serta Koperasi Susu Karya Nugraha membicarakan penanganan limbah.
Salah satu solusi yang muncul adalah rencana penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dengan pola tanggung renteng. Pihak koperasi juga disebut menganggarkan penanganan limbah dari hasil Sisa Hasil Usaha (SHU).
Namun, publik kini membutuhkan penjelasan mengenai realisasi kesepakatan tersebut. Apakah IPAL komunal sudah dibangun? Apakah berfungsi optimal? Berapa kapasitas pengolahannya dibandingkan dengan volume limbah yang dihasilkan?
Penelitian Akademik Mengungkap Persoalan Koordinasi
Persoalan Kohe Cipari bahkan menjadi objek penelitian akademik.
Pada 25 Juli 2025, Pikiran Rakyat Kuningan memberitakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dipimpin Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Pasundan, Prof. Dr. Lia Muliawaty, di lingkungan KSU Karya Nugraha Jaya.
Dalam pemberitaan tersebut, populasi sapi perah di kawasan Cipari diperkirakan mencapai sekitar 8.000 ekor. Pengelolaan limbah dinilai belum optimal dan berpotensi menimbulkan pencemaran air, bau menyengat, serta gangguan kesehatan.
Penelitian berjudul Sinergitas Kelembagaan Antar UPTD dalam Penanganan dan Pengelolaan Limbah Kotoran Hewan: Studi Kasus di Kelurahan Cipari Kabupaten Kuningan, yang diterbitkan dalam Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Pasundan, Volume 16 Nomor 2, Juni 2025, turut menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga.
Sejumlah persoalan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya mekanisme pembiayaan bersama, serta belum terintegrasinya komunikasi antarlembaga dalam pengelolaan limbah.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan Kohe Cipari bukan semata persoalan teknis peternakan. Tata kelola pemerintahan dan koordinasi lintas perangkat daerah juga menjadi bagian penting dari penyelesaiannya.
Program Pengolahan Kohe Harus Dibuktikan
Pada 15 Juni 2025, ANTARA memberitakan langkah Pemkab Kuningan mengoptimalkan pengolahan Kohe menjadi pupuk organik melalui kerja sama dengan PT Berkah Lumintu Sejati di Desa Cihideunghilir, Kecamatan Cidahu.
Bupati Dian Rachmat Yanuar ketika itu menyebut Cipari, Cisantana, dan Cibingbin sebagai wilayah yang menghadapi persoalan limbah Kohe. Pemerintah juga menyampaikan rencana menyiapkan fasilitas pengolahan kedua di Kecamatan Cigugur.
Langkah tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, keberadaan program pengolahan di tingkat kabupaten belum otomatis membuktikan bahwa seluruh limbah peternakan di Cipari sudah tertangani.
Pemkab perlu menjelaskan kapasitas pengolahan, volume limbah yang berhasil dimanfaatkan, sisa limbah yang belum tertangani, serta mekanisme pengangkutan dari sumber peternakan menuju fasilitas pengolahan.
Tiga Dinas Harus Bersinergi Mencari Solusi
Penanganan limbah Kohe Cipari tidak boleh hanya dibebankan kepada DLH. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan serta Diskopdagperin juga harus mengambil bagian secara aktif.
DLH perlu memastikan pengawasan lingkungan berjalan, melakukan pemeriksaan kualitas air, mengevaluasi sistem IPAL, serta mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup.
Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan harus memastikan praktik peternakan menerapkan standar pengelolaan limbah yang baik. Mulai dari penampungan, pengangkutan, pengolahan kotoran ternak, hingga pencegahan agar limbah tidak mencemari lingkungan.
Sementara itu, Diskopdagperin perlu mengevaluasi peran kelembagaan koperasi, komitmen pengelolaan limbah, dukungan pembiayaan, serta peluang pengembangan usaha pengolahan Kohe menjadi produk bernilai ekonomi.
Ketiganya harus membangun koordinasi bersama Koperasi Karya Nugraha Jaya untuk menyusun langkah konkret dengan target penyelesaian yang terukur.
Jangan sampai DLH hanya berbicara mengenai pencemaran, Dinas Peternakan berkutat pada produktivitas sapi, sementara Diskopdagperin berhenti pada pembinaan koperasi. Ketiganya harus memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan kegiatan peternakan tetap produktif tanpa mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
Pemeriksaan Lapangan Harus Segera Dilakukan
Memasuki musim penghujan, pemeriksaan langsung menjadi kebutuhan mendesak.
DLH perlu memeriksa tempat penampungan Kohe, saluran pembuangan, kondisi instalasi pengolahan air limbah, serta jalur aliran air menuju Winduherang dan wilayah hilir lainnya.
Pengambilan sampel air pada titik sumber, jalur aliran, dan kawasan yang dikeluhkan warga juga perlu dilakukan melalui pengujian laboratorium. Hasilnya harus disampaikan secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan data ilmiah, bukan sekadar dugaan.
Koperasi Karya Nugraha Jaya juga perlu memberikan penjelasan mengenai volume limbah yang dihasilkan, sistem pengelolaan yang diterapkan, kapasitas pengolahan, serta realisasi komitmen pembiayaan IPAL yang pernah disampaikan.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak Masyarakat atas Lingkungan Sehat Tidak Boleh Dikorbankan
Peternakan sapi perah merupakan bagian penting dari perekonomian masyarakat Kuningan. Koperasi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan peternak.
Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat lainnya.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan pencemaran.
Masyarakat Winduherang dan wilayah hilir berhak mendapatkan kepastian bahwa lingkungan tempat tinggal mereka terlindungi dari dampak aktivitas peternakan.
Karena itu, Pemkab Kuningan, DLH, Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, serta Diskopdagperin perlu segera melakukan evaluasi bersama dan menyampaikan hasil penanganan kepada publik.
Musim hujan tidak semestinya menjadi momentum munculnya kembali persoalan yang sama. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian pengelolaan limbah, pengawasan yang konsisten, dan penyelesaian yang dapat dibuktikan di lapangan.
*red







