PENGHARGAAN TPAKD TERBAIK KE-3 JAWA BARAT, ABDUL HARIS: JANGAN SAMPAI PRESTASI HANYA BERDASARKAN ALGORITMA PENCITRAAN!

Kuningan, faktainfokom.com

Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Terbaik ke-3 se-Jawa Barat Tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Bale Gede, Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (20/11/2026).

Namun, penghargaan tersebut justru memunculkan pertanyaan kritis dari Abdul Haris, SH, Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah dan Praktisi Hukum. Ia mempertanyakan konsistensi antara penghargaan yang diterima pemerintah daerah dengan sejumlah persoalan tata kelola keuangan daerah yang hingga kini masih menjadi sorotan publik.

“Jangan sampai penghargaan justru membuat pemerintah daerah terlena. Pengelolaan keuangan terkait tunjangan anggota DPRD saja masih bermasalah dan sedang dalam proses hukum. Lantas, atas dasar apa publik harus menganggap bahwa tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah sudah berjalan baik?” tegas Abdul Haris.

Menurutnya, penghargaan TPAKD harus dipahami secara proporsional. Sebab, TPAKD berkaitan dengan percepatan akses keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penghargaan tersebut bukan sertifikat yang otomatis membuktikan seluruh aspek pengelolaan keuangan dan pemerintahan daerah telah berjalan baik.

Ia juga mengingatkan agar penilaian prestasi pemerintah daerah benar-benar didasarkan pada fakta, data, indikator kinerja, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar popularitas pemberitaan atau banyaknya publikasi yang membangun citra positif pemerintah.

“Harus sesuai dengan fakta, jangan hanya berdasarkan algoritma atau ramainya pemberitaan pencitraan. Banyaknya berita yang memuji pemerintah bukan berarti otomatis mencerminkan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Jangan sampai persepsi publik dibentuk oleh produksi informasi, sementara realitas di lapangan justru berbeda,” ujarnya.

Abdul Haris menegaskan, penghargaan harus memiliki dasar penilaian yang objektif dan dapat diuji. Publik perlu mengetahui indikator apa yang digunakan, bagaimana proses verifikasinya, serta sejauh mana program yang dinilai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau memang layak mendapatkan penghargaan, silakan. Tetapi harus bisa dibuktikan dengan fakta dan hasil kerja nyata. Jangan sampai pemerintah lebih sibuk membangun citra melalui pemberitaan daripada membenahi persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah,” sindirnya.

Abdul Haris juga menyoroti persoalan tunjangan anggota DPRD Kuningan yang masih berproses dalam ranah hukum. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap mekanisme penganggaran, dasar penetapan tunjangan, proses pembayaran, serta pertanggungjawaban penggunaan APBD.

“Jangan hanya sibuk memamerkan trofi penghargaan, sementara pertanyaan mendasar masyarakat tentang akuntabilitas penggunaan uang rakyat belum semuanya terjawab. Prestasi sesungguhnya bukan diukur dari berapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi dari seberapa baik pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat,” tandasnya.

Lebih jauh, ia meminta Pemkab Kuningan membuka ruang transparansi dan tidak alergi terhadap kritik masyarakat maupun kontrol sosial dari lembaga independen dan media.

Menurutnya, penghargaan seharusnya menjadi motivasi untuk memperbaiki kekurangan, bukan alasan membangun citra seolah-olah seluruh persoalan pemerintahan telah selesai.

“Kalau memang tata kelola pemerintahan sudah baik, buktikan melalui transparansi, kepatuhan terhadap hukum, akuntabilitas anggaran, dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai pemerintah lebih cepat menerima penghargaan daripada menyelesaikan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya,” pungkas Abdul Haris.

Prestasi pemerintah bukan tentang seberapa ramai diberitakan, seberapa banyak penghargaan dipajang, atau seberapa bagus citra yang dibangun. Prestasi harus terukur, dapat diverifikasi, dan terbukti dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

*red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *